MANADOPOST.ID—Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat Wakil Bupati Minut, Kamis (21/5/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Rakor dipimpin jajaran Satgas MBG Pemkab Minut bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), dinas terkait, pihak puskesmas, kecamatan, hingga para mitra penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi rutin guna memastikan program MBG berjalan optimal di seluruh wilayah Minahasa Utara.
“Kami membahas perkembangan program MBG, termasuk berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Semua stakeholder kami libatkan agar bisa mencari solusi bersama demi kelancaran program ini,” ujar Parengkuan usai rapat.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan operasional SPPG di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Dari 14 titik SPPG di wilayah terpencil, tujuh sudah selesai dan sudah dievaluasi, namun belum beroperasi. Ini menjadi perhatian serius karena masyarakat di kepulauan juga harus mendapat pelayanan yang sama,” katanya.
Menurutnya, program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak stunting dan kurang gizi.
Sementara itu, untuk wilayah daratan, tercatat sudah ada 13 SPPG yang beroperasi dan satu lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Total yang terdaftar di aplikasi ada 31 titik. Kami terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan dan kelengkapan fasilitas agar semuanya bisa segera berjalan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kendala teknis turut dibahas, mulai dari gangguan listrik hingga persoalan pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ada beberapa lokasi yang mengalami pemadaman listrik sehingga distribusi makanan sempat terkendala. Kami juga membahas kebutuhan solar sebagai alternatif operasional,” tambah Parengkuan.
Ia menegaskan seluruh mitra wajib memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan, terutama terkait kualitas air, kebersihan dapur, hingga pengelolaan limbah.
“IPAL harus sesuai standar karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Begitu juga kualitas makanan, semuanya harus memenuhi standar higienis dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Minahasa Utara, Ricky Ngantung, mengungkapkan masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG, seperti Kecamatan Kema, Likupang Barat, Likupang Selatan, dan sebagian wilayah Wori.
“Masih dalam tahap persiapan karena ada beberapa kendala pembangunan dan administrasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya dugaan titik pembangunan SPPG fiktif yang sudah dilaporkan ke sistem Badan Gizi Nasional.
“Ada informasi titik yang belum ada pembangunan tetapi sudah menawarkan lokasi. Seharusnya pengajuan dilakukan setelah ada mitra yang siap,” katanya.
Ricky menambahkan, pada 2026 pihak BGN mulai memperketat standar operasional SPPG dibanding tahun sebelumnya yang masih fokus pada percepatan program.
“Kalau infrastruktur belum lengkap, seperti filter air atau IPAL, sekarang tidak langsung diloloskan. Tahun ini fokusnya kualitas,” tandasnya.(Del)
Editor : Ridel Palar