Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

Joune Ganda Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik Dalam Pemerintahan

Ridel Palar • Kamis, 21 Mei 2026 | 14:16 WIB
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz saat mewawancarai Bupati Minahasa Utara Joune Ganda di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz saat mewawancarai Bupati Minahasa Utara Joune Ganda di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan.

 

 

MANADOPOST.ID — Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia tengah melakukan riset bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” dengan melibatkan ratusan kepala daerah pasca-Pilkada 2024. Dalam penelitian tersebut, Bupati Joune Ganda menjadi salah satu kepala daerah yang diwawancarai langsung tim peneliti di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

 

Keterlibatan Joune Ganda dinilai strategis karena selain memimpin Kabupaten Minahasa Utara, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), sehingga dianggap mampu merepresentasikan pandangan pemerintah kabupaten di tingkat nasional.

 

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa riset berskala nasional tersebut melibatkan sekitar 300 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk periode pemerintahan 2025–2030.

 

“Riset ini bertujuan memetakan kepemimpinan daerah pasca-Pilkada, termasuk melihat rekam jejak, latar belakang sosial ekonomi, hingga pandangan strategis kepala daerah terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz.

 

Dalam sesi wawancara, Joune Ganda menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan publik setelah proses politik berlangsung. Menurutnya, representasi politik tidak hanya berhenti pada kemenangan dalam kontestasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

 

“Kepemimpinan daerah saat ini harus mengedepankan transparansi, pelayanan publik yang inklusif, serta kebijakan yang benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat,” kata Joune.

 

Selain membahas kepemimpinan daerah, penelitian tersebut juga mengangkat sejumlah isu strategis lainnya, seperti representasi gender di birokrasi, efektivitas kebijakan daerah, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

Hasil riset nasional itu nantinya akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus referensi dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pembangunan di Indonesia.(Del)

Editor : Ridel Palar
#JG