MANADOPOST.ID—Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di Aula Klabat Kantor BPK Sulut, Jumat (29/5/2026), yang dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Melalui opini yang diberikan, BPK berharap dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah,” ujar Bombit.
Dari hasil pemeriksaan, Kabupaten Minahasa Utara kembali meraih opini WTP bersama sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Utara.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja maksimal dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga Kabupaten Minahasa Utara kembali meraih opini WTP,” kata Joune Ganda.
Menurut Joune, capaian tersebut menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak dirinya bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung memimpin Kabupaten Minahasa Utara pada periode pertama tahun 2021.
“Ini menunjukkan komitmen kami bersama DPRD dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.
Meski demikian, Joune menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pemerintahan. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari setiap program yang dijalankan pemerintah. Karena itu kami terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, meningkatkan IPM, serta mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyebut metode pemeriksaan BPK tahun ini dilakukan lebih detail dan komprehensif dibanding sebelumnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Kepala BPK Sulut turut mengingatkan bahwa opini WTP bukan akhir dari proses tata kelola pemerintahan, melainkan fondasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga memaparkan sejumlah catatan hasil pemeriksaan di antaranya terkait kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan proyek, hingga pengelolaan perjalanan dinas yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perolehan opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegas Bombit Agus Mulyo.
Pemkab Minahasa Utara sendiri berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Del)
Editor : Ridel Palar