MANADOPOST.ID—Babak baru penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan resmi dimulai di Sulawesi Utara. Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2031.
Pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Luwansa Manado, Sabtu (13/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
MIPI merupakan organisasi yang menghimpun akademisi, birokrat, praktisi, peneliti, dan pemerhati ilmu pemerintahan untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis data, riset, dan kajian ilmiah.
Momentum pelantikan tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran buku terbaru karya Joune Ganda berjudul Strategi Ganda: Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global. Buku tersebut mengulas konsep pengembangan kawasan metropolitan "Bimindo" yang mencakup Bitung, Minahasa, dan Manado sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Utara.
Ketua Panitia Pelaksana, Hanny Tambani, mengatakan pelantikan pengurus baru bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis memperkuat peran MIPI dalam pembangunan daerah.
"Hari ini menjadi momentum penting bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Sulawesi Utara. MIPI hadir sebagai wadah yang mempertemukan akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati pemerintahan untuk bersama-sama mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Hanny.
Ia menjelaskan, kepengurusan DPW MIPI Sulut dibentuk berdasarkan AD/ART organisasi serta Surat Keputusan Ketua Umum MIPI Nomor Ist/SKEP-FORMATUR/MIPI/II/2026.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus pusat MIPI, di antaranya Ketua Harian MIPI Muhadam Labolo dan Sekretaris Jenderal MIPI Mansyur Achmad KM.
Dalam sambutannya, Joune Ganda menegaskan bahwa MIPI Sulut akan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada penguatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pendekatan ilmiah dan riset yang aplikatif.
Menurutnya, kehadiran MIPI bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.
"Fokus kami adalah membangun. MIPI hadir untuk mendorong kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kami ingin menghadirkan gagasan yang kritis, objektif, namun tetap solutif," kata Joune.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulut, Johnny A.A. Suak, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru MIPI Sulut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulut, MIPI disebut sebagai lembaga pemikir strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui berbagai riset dan rekomendasi kebijakan.
Pemerintah Provinsi Sulut juga menitipkan tiga harapan kepada kepengurusan baru, yakni menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah, melahirkan inovasi dan terobosan baru, serta memastikan hasil kajian ilmiah dapat diterapkan secara efektif dalam pembangunan.
Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPW MIPI Sulut periode 2026–2031 yang akan mengemban tugas memperkuat pengembangan ilmu pemerintahan dan tata kelola publik di Sulawesi Utara selama lima tahun ke depan. (Del)
Editor : Ridel Palar