MANADOPOST.ID — Delegasi Uni Eropa bersama para duta besar dari 13 negara anggota memilih turun langsung ke pesisir Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 16-17 Juli 2026, untuk menilai implementasi program konservasi laut yang digadang menjadi model pengelolaan keanekaragaman hayati sekaligus pengembangan ekonomi biru di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle).
Kunjungan tersebut menjadi sinyal bahwa isu konservasi laut kini tidak lagi dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi geopolitik dan pembangunan berkelanjutan. Melalui skema Global Gateway, Uni Eropa memperkuat investasi pada perlindungan ekosistem pesisir, perikanan berkelanjutan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Program Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle merupakan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Uni Eropa, Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia. Sejak berjalan pada 2019, program ini berfokus memperkuat kawasan konservasi perairan, tata kelola perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
"Indonesia memiliki peran penting karena menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya di dunia. Melalui Global Gateway, Uni Eropa mendukung pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi.
Delegasi meninjau kawasan konservasi laut sekaligus berdialog dengan masyarakat di Desa Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui, dan Galo-Galo. Bagi Uni Eropa, lokasi-lokasi tersebut menjadi contoh bagaimana konservasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur.
Data program menunjukkan lebih dari 1,63 juta hektare kawasan konservasi perairan kini mendapat dukungan pengelolaan, mencakup 16.613 hektare terumbu karang, 14.318 hektare mangrove, serta 10.582 hektare padang lamun. Pendekatan berbasis ekosistem juga diterapkan pada empat wilayah pengelolaan perikanan yang menjaga keberlanjutan sedikitnya 27 spesies ikan bernilai ekonomi.
Dampaknya mulai terlihat di tingkat masyarakat. Di Desa Gangga Dua, penerapan penutupan musim penangkapan bagan yang disepakati nelayan berhasil meningkatkan pendapatan dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta setiap musim. Sementara di Bulutui, kelompok perempuan mengembangkan usaha pengolahan hasil laut yang memperkuat ekonomi rumah tangga. Di Bahoi dan Lihunu, ekowisata berbasis masyarakat berkembang melalui snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata.
Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Nandang Prihadi, menilai kolaborasi lintas negara tersebut menjadi contoh praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyebut kehadiran delegasi Eropa mempertegas posisi provinsi itu sebagai salah satu pusat agenda keberlanjutan Indonesia. Menurutnya, sinergi internasional dibutuhkan untuk memastikan konservasi tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, program telah menjangkau lebih dari 5.700 penerima manfaat langsung dan sekitar 24.500 penerima manfaat tidak langsung. Ke depan, Uni Eropa bersama pemerintah Indonesia menargetkan keterlibatan sektor swasta dan filantropi agar pembiayaan konservasi tidak lagi bergantung pada hibah, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi biru yang mandiri.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya, Minahasa Utara kini diposisikan bukan hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga laboratorium kebijakan yang menguji apakah perlindungan alam dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.(AME)
Editor : Amelia Beatrix