MANADOPOST.ID—Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam audiensi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Umum Apkasi bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal Apkasi, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, Joune Ganda menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan fiskal pemerintah kabupaten agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, peningkatan PAD harus menjadi strategi utama untuk menciptakan daerah yang lebih mandiri dalam membiayai pembangunan.
“Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, inovatif, dan mampu memanfaatkan seluruh potensi lokal secara maksimal tanpa membebani masyarakat,” ujar Joune.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Selain membahas penguatan PAD, audiensi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi menyampaikan komitmen seluruh pemerintah kabupaten untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap memberikan dukungan melalui penguatan regulasi dan fungsi pengawasan agar kebijakan terkait transfer anggaran maupun instrumen peningkatan PAD dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman untuk mempererat koordinasi antara DPR RI dan Apkasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(Del).
Editor : Ridel Palar