MANADOPOST.ID—Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas penguatan pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Forum tersebut menjadi ajang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperbesar kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan PAD yang lebih optimal.
Dalam kesempatan itu, Joune Ganda menegaskan bahwa penguatan keuangan daerah harus dimulai dari perencanaan anggaran yang berkualitas, pengendalian belanja yang efektif, serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
“Daerah perlu memiliki kapasitas fiskal yang kuat agar mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui inovasi, pemanfaatan potensi daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Joune, arahan yang disampaikan Kemendagri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan melalui digitalisasi sistem keuangan daerah, penerapan prinsip good governance, penguatan efektivitas belanja, serta inovasi dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah.
Joune juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan fiskal sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.
“Kolaborasi yang baik akan mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang profesional dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.(Del).
Editor : Ridel Palar