MANADOPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mendorong penguatan regulasi sebagai fondasi utama dalam mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan agribisnis di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling usai mengikuti Seminar Hukum bertema “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Mengharmonisasikan Regulasi Daerah untuk Akselerasi Sektor Pariwisata dan Agrobisnis di Sulawesi Utara”, yang digelar di Balai Pertemuan Umum Tondano, Rabu (12/8/2026).
Novly mengatakan, Pemkab Minut mengapresiasi pelaksanaan seminar yang dinilai memberikan penguatan terhadap implementasi program pemerintah, khususnya pada dua sektor strategis, yakni pertanian dan pariwisata.
“Kami Kabupaten Minahasa Utara mewakili Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Kegiatan ini memberikan penguatan terhadap implementasi dua program, yaitu program pariwisata dan pertanian,” ujar Novly.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah membutuhkan pijakan hukum yang kuat. Karena itu, keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dinilai dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan regulasi daerah berjalan selaras dengan ketentuan hukum.
“Regulasi hukum menjadi sebuah langkah awal dalam pijakan setiap kebijakan. Ada ruang yang cukup besar untuk kerja sama kita, konkret bagaimana kita memberikan ruang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penguatan dalam setiap kebijakan, terutama regulasi yang berkaitan dengan perda,” jelasnya.
Novly berharap penguatan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan di Minahasa Utara, terutama dalam mengoptimalkan potensi agribisnis dan pariwisata yang dimiliki daerah.
Ia menilai pengembangan kedua sektor tersebut membutuhkan regulasi yang jelas, harmonis dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Hal-hal yang harus dibenahi bersama khususnya penguatan terhadap regulasi, supaya tidak menjadi pertentangan, apalagi berdampak hukum,” katanya.
Bagi Pemkab Minut, penguatan regulasi menjadi semakin penting karena sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Begitu pula sektor pertanian dan agribisnis yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal.
“Semoga ini akan memberikan dampak luas di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam dua program utama, yaitu agribisnis dan pariwisata,” tandas Novly. (Del)
Editor : Ridel Palar