Minut Siapkan Posko Karhutla, Warga Diminta Hentikan Pembakaran Lahan

Ridel Palar • Dipublikasikan Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:09 WIB
Kepala Dinas Damkar Minut Usman didampingi Sekretaris BPBD Minut Geral Dotulong saat usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Dampak El Nino di wilayah Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Kepala Dinas Damkar Minut Usman didampingi Sekretaris BPBD Minut Geral Dotulong saat usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Dampak El Nino di wilayah Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.

 

 

MANADOPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak El Nino.

 

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Dampak El Nino di wilayah Sulawesi Utara yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).

 

Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Komaling dan dihadiri Forkopimda Sulut serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota.

 

Pemkab Minut dalam rakor tersebut diwakili Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Usman dan Sekretaris BPBD Minut Geral Dotulong.

 

Gubernur menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan instansi vertikal dalam mencegah karhutla.

 

Ia meminta kepala daerah meneruskan instruksi tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Gubernur Sulut Yulius Komaling saat memimpin Rakor
Gubernur Sulut Yulius Komaling saat memimpin Rakor

 

“Jangan ada membakar sampah. Bupati dan wali kota sampaikan kepada camat hingga hukum tua atau kepala desa agar jangan membakar sembarangan,” tegasnya.

 

Kewaspadaan diperkuat karena kondisi El Nino menyebabkan vegetasi menjadi kering dan angin kencang berpotensi mempercepat penyebaran api. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

 

Dalam rakor itu juga ditegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur peningkatan kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian karhutla dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah.

 

Upaya tersebut melibatkan TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media hingga relawan.

 

Kepala Dinas Damkar Minut Usman mengatakan, pemerintah daerah akan membentuk satu posko untuk mengintegrasikan informasi terkait potensi kebakaran.

 

Menurutnya, data titik panas atau hotspot dari citra satelit tidak selalu sama dengan data kejadian kebakaran yang ditangani petugas Damkar berdasarkan laporan masyarakat.

 

“Hotspot itu dari citra satelit. Kadang panas gunung juga bisa terindikasi atau terdeteksi. Kalau Damkar berbeda, datanya berdasarkan kejadian yang kami tangani atau aduan masyarakat. Karena itu petunjuk Pak Gubernur, segera buat posko untuk menyatukan data,” jelas Usman.

 

Untuk mendukung penanganan di lapangan, Damkar Minut saat ini memiliki lima armada.

Empat unit masing-masing berkapasitas 4.000 liter, sementara satu unit lainnya merupakan kendaraan kecil dengan kapasitas 1.000 liter.

 

Usman juga meminta masyarakat tidak membersihkan lahan maupun sampah dengan cara dibakar.

 

“Jangan lagi membersihkan lahan dengan cara membakar, membuang sampah atau membersihkan sampah dengan cara membakar. Dampaknya bisa menyebabkan kebakaran meningkat atau meluas karena tiupan angin yang kencang dan vegetasi yang kering,” katanya.

 

Terkait masyarakat yang kedapatan melakukan pembakaran, Usman mengatakan langkah awal akan dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi.

 

“Kalau ada yang membakar, kita cari oknumnya dan dilakukan pembinaan agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Untuk sanksi pidana dan lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi berikutnya,” ujarnya.

 

Sementara itu, Sekretaris BPBD Minut Geral Dotulong mengatakan Pemkab Minut telah menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 melalui surat edaran yang ditandatangani Sekda atas nama Bupati.

Salah satu poinnya adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat secara masif.

 

“Surat edaran itu akan disampaikan dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Sosialisasi juga dilakukan setiap hari, termasuk melalui kegiatan gereja, kegiatan suka dan duka,” kata Geral.

 

Selain sosialisasi, pemerintah desa diminta membentuk relawan, melakukan patroli serta memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

 

Geral menambahkan, Pemkab Minut juga telah memiliki pos komando siaga darurat bencana setelah Bupati menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla.

 

“Ada dua SK yang ditandatangani Bupati waktu itu, yakni SK Siaga Darurat Bencana dan SK Pos Komando Siaga Darurat Bencana,” jelasnya.

 

Untuk sementara, posko masih ditempatkan di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Minut sambil menunggu hasil koordinasi lebih lanjut.

 

Geral kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.

“Kalau pembakaran sampah, lebih baik tidak usah. Karena ada aturan hukum dan dalam rapat tadi juga ditegaskan soal penegakan hukum,” katanya.

 

Ia meminta masyarakat tidak menganggap remeh kondisi saat ini karena Minut tengah berada dalam status siaga darurat.

 

“Jangan coba-coba melakukan pembakaran. Saat ini sudah status siaga dan ada penegasan terkait sanksi bagi masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran,” pungkas Geral. (Del)

 

Editor : Ridel Palar
Karhutla YSK Pemkab Minut