MANADOPOST.ID – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 tersebut dibuka secara resmi Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda.
Workshop digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di tingkat pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Joune menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, belanja pemerintah melalui APBD, baik untuk kebutuhan fisik maupun nonfisik, dapat membuka peluang pasar bagi pelaku usaha, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Lewat belanja APBD, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune.
Ia berharap penerapan E-Katalog Versi 6 tidak hanya menghadirkan pembaruan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Joune menilai efektivitas sistem tersebut perlu dilihat dari kemudahan operasional, kecepatan proses, efisiensi hingga transparansi dalam pelaksanaan pengadaan.
“Pertanyaan utamanya, apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah, lebih cepat, efisien serta transparan bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini yang menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.
Workshop tersebut turut menghadirkan Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yuke Eka Putri yang memberikan pemaparan teknis sekaligus simulasi penggunaan E-Katalog Versi 6 kepada peserta.
Melalui kegiatan tersebut, Apkasi dan LKPP mendorong terciptanya kesesuaian antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha.
Hal ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga ekonomi kreatif agar dapat masuk dan terserap dalam ekosistem pengadaan nasional.
Joune menekankan, kolaborasi antara LKPP, pemerintah daerah dan penyedia barang maupun jasa perlu terus diperkuat agar transformasi pengadaan digital mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda dan penyedia barang/jasa sangat penting agar ekosistem pengadaan digital ini terus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Del)
Editor : Ridel Palar