MANADOPOST.ID-- Sebanyak 23 keluarga di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mendapat bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rehabilitasi rumah korban bencana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut.
Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di 10 kecamatan. Penyerahan secara simbolis dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Novly Wowiling, mewakili Bupati Joune Ganda, di Aula Kantor Bupati Minut, Rabu (23/9/2026).
Penyerahan bantuan turut disaksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Minut, Donald Tintingon.
Sekda Novly Wowiling mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung agenda pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, bantuan RTLH diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki hunian dengan kondisi tidak layak. Sementara bantuan rehabilitasi diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana alam.
"Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah dengan kondisi dikategorikan tidak layak huni. Sedangkan bantuan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana diberikan kepada masyarakat yang rumahnya terdampak kerusakan akibat bencana alam," ujar Wowiling.
Dari 23 penerima manfaat tersebut, sebanyak 18 unit merupakan bantuan perbaikan RTLH. Sedangkan lima unit lainnya merupakan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana.
Untuk kategori korban bencana, bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni rusak sedang dan rusak ringan.
Wowiling berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima untuk memperbaiki hunian masing-masing.
"Dengan diserahkannya bantuan ini, diharapkan masyarakat penerima dapat memanfaatkan dengan maksimal bantuan yang telah diterima untuk perbaikan rumah, sehingga dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan aman," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Minut, Donald Tintingon, memastikan seluruh penerima bantuan telah melalui proses seleksi dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Menurut Tintingon, salah satu persyaratan penting adalah kepastian status kepemilikan tanah yang harus merupakan milik pribadi penerima.
"Penerima yang berasal dari 10 kecamatan dan sejumlah desa ini telah melalui seleksi yang sangat ketat. Kepemilikan tanah harus jelas milik pribadi. Mereka dinilai layak menerima bantuan setelah melalui proses verifikasi lapangan," tegas Tintingon.
Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Pemkab Minut terhadap program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
"Ini merupakan langkah strategis Pak Bupati Joune Ganda dalam ikut mendorong percepatan pengadaan tiga juta rumah program Pemerintah Pusat bagi rakyat Indonesia," jelasnya.
Tintingon menyebut, terobosan Pemkab Minut tersebut mendapat dukungan dari Balai Penyedia Perumahan Sulawesi Utara dan Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Utara.
Program bantuan perumahan tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah.(Del)
Editor : Ridel Palar