Pajak Minut Tembus Rp82,18 miliar

Ridel Palar • Dipublikasikan Kamis, 22 Oktober 2026 | 19:27 WIB
Christian Katuuk
Christian Katuuk

 

 

MANADOPOST.ID--Penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mencapai Rp82,18 miliar hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 82,18 persen dari target Rp100 miliar sepanjang tahun anggaran 2026.

 

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Minut, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp82.184.655.027. Meski sebagian sektor telah melampaui target, pekerjaan rumah masih terlihat pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang realisasinya belum mencapai 50 persen.

 

PBB-P2 baru menghasilkan Rp7,12 miliar dari target Rp14,4 miliar atau 49,48 persen. Sementara BPHTB mencatat penerimaan Rp12,30 miliar dari target Rp25,72 miliar, setara 47,84 persen.

 

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bapenda Minut dalam mengoptimalkan penerimaan pada sisa tahun anggaran. Pemutakhiran data wajib pajak, perluasan basis pajak, digitalisasi pembayaran hingga penguatan pengawasan menjadi sejumlah langkah yang disiapkan.

 

Di sisi lain, beberapa komponen pajak menunjukkan realisasi di atas target. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatat penerimaan sekitar Rp14,05 miliar dari target Rp7,9 miliar atau 177,95 persen.

 

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga telah melampaui target, dengan realisasi Rp11,98 miliar dari target Rp11 miliar atau 108,98 persen.

 

Persentase realisasi tertinggi tercatat pada pajak hiburan, yang mencapai Rp149,20 juta dari target Rp20,5 juta atau 727,84 persen. Meski persentasenya paling tinggi, nilai penerimaan sektor ini relatif kecil dibandingkan komponen pajak lainnya.

 

Pada sektor konsumsi dan aktivitas usaha, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman mencapai Rp9,27 miliar atau 92,31 persen dari target Rp10,05 miliar.

 

PBJT tenaga listrik terealisasi Rp20,45 miliar dari target Rp22,5 miliar atau 90,89 persen. Sementara PBJT perhotelan mencapai Rp3,41 miliar dari target Rp4 miliar atau 85,36 persen.

 

Adapun pajak air tanah telah mencapai Rp1,68 miliar dari target Rp1,83 miliar atau 92,09 persen. Pajak reklame mencatat realisasi Rp1,39 miliar dari target Rp2,01 miliar atau 69,16 persen.

 

Sementara itu, pajak mineral bukan logam dan batuan baru mencapai Rp123,07 juta dari target Rp228 juta atau 53,98 persen.

 

Kepala Bapenda Minut, Christian Katuuk, SH, mengatakan optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan strategi yang menyentuh aspek pendataan, kepatuhan wajib pajak, kemudahan pembayaran serta pengawasan terhadap objek pajak.

 

Salah satu langkah yang dilakukan ialah intensifikasi wajib pajak melalui pemutakhiran basis data untuk menggali potensi penerimaan dari objek pajak yang telah terdaftar.

 

“Upaya yang harus dilakukan, yakni intensifikasi wajib pajak dengan menggali potensi pajak yang sudah ada melalui pemutakhiran basis data,” ujar Katuuk.

 

Selain intensifikasi, Bapenda juga mendorong ekstensifikasi melalui pemetaan sektor-sektor baru yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Upaya ini ditujukan untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

 

Dari sisi pelayanan, digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperkuat guna memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung transparansi penerimaan.

 

Pengawasan juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Bapenda berencana memperkuat penggunaan perangkat tapping box pada usaha yang menjadi objek pajak serta menerapkan sanksi sesuai ketentuan terhadap wajib pajak yang melanggar.

 

Di samping itu, integrasi data antarinstansi diperlukan untuk membantu pemerintah daerah memetakan potensi pajak secara lebih akurat, mengidentifikasi objek yang belum terdata, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penagihan.

 

Dengan realisasi sebesar 82,18 persen hingga akhir September, Pemkab Minut masih perlu mengejar penerimaan sekitar Rp17,82 miliar untuk memenuhi target pajak daerah sebesar Rp100 miliar pada akhir 2026.

 

Percepatan penerimaan menjadi penting, terutama pada sektor PBB-P2 dan BPHTB yang masih berada di bawah separuh target. Optimalisasi kedua sektor tersebut perlu ditopang pendataan yang akurat, pengawasan serta langkah penagihan sesuai ketentuan.

 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Karena itu, pencapaian target penerimaan tidak hanya bergantung pada sektor yang telah melampaui target, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pajak yang realisasinya masih tertinggal. (Del)

 

Editor : Ridel Palar
Bapenda Minut Cristian Katuuk Pemkab Minut