Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang SS (Vasung) saat membuka Rapat Edukasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MBG tingkat Kabupaten Minahasa yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Jumat (13/3/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Minahasa tersebut menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program nasional tersebut, mulai dari pengelola dapur hingga pihak sekolah.
Menurut Vanda Sarundajang, pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda.
“Program MBG bukan sekadar rutinitas. Ini adalah investasi kesehatan bagi anak-anak kita. Karena itu semua pihak harus bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dapur MBG maupun pihak sekolah yang terbukti lalai dalam pengawasan ataupun distribusi makanan akan diberikan peringatan keras oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin ada celah dalam pelaksanaan program nasional ini. Pengawasan harus berjalan maksimal,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi dan jaminan kualitas makanan, Wakil Bupati juga mendorong para pengelola dapur agar tidak ragu menjadikan anak mereka sendiri sebagai penerima manfaat dari program MBG.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap kualitas makanan yang disiapkan.
“Kalau pengelola berani memberikan makanan itu kepada anaknya sendiri, berarti kualitasnya memang layak untuk seluruh siswa,” kata dia.
Tak hanya itu, Vasung juga menantang seluruh pengelola dapur MBG untuk lebih terbuka dengan memposting foto atau video menu makanan yang akan disajikan sebelum didistribusikan.
Dokumentasi tersebut, kata dia, dapat dibagikan melalui media sosial maupun grup koordinasi sebagai bentuk laporan transparansi kepada pemerintah dan masyarakat.
“Dapur yang tidak memposting laporan menu sebelum distribusi akan langsung diperiksa oleh Satgas Pangan. Ini penting agar semua pihak mengetahui bahwa makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan layak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur MBG.
Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa untuk benar-benar teliti dan tidak sembarangan dalam menerbitkan sertifikat tersebut.
“Saya ingatkan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar sangat berhati-hati dalam menerbitkan SLHS. Jangan sampai ada dapur yang belum memenuhi standar tetapi sudah diberikan sertifikat,” jelasnya.
Vasung menegaskan bahwa SLHS merupakan syarat penting untuk menjamin keamanan pangan, mulai dari kebersihan ruang dapur, pengelolaan limbah, hingga kondisi kesehatan para penjamah makanan.
Selain itu, dapur MBG yang beroperasi tanpa sertifikat tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan pangan dan dapat berujung pada teguran dari Satgas MBG.
“Yang kita inginkan sederhana, tetapi penting. Anak-anak Minahasa harus mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan diolah melalui proses yang benar serta transparan,” pungkasnya.
Rapat edukasi dan evaluasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Minahasa dr Olviane Ratu, Kepala Dinas Pangan Maya Kainde SH MAP, Kepala Dinas Pendidikan Drs Arthur Palilingan, Camat Tondano Barat, para kepala sekolah, serta para pengelola SPPG di wilayah Kabupaten Minahasa.(ler)
Editor : Lerby Fabio Tamuntuan