MANADOPOST.ID--Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Minahasa bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut pembahasan LKPJ bersama pihak eksekutif, guna memastikan seluruh data dan capaian yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
Dipimpin Ketua Pansus, Rommy Posma Leke SE MSi, tim yang terdiri dari Marvil Rawung SH, Rio S.F. Rindengan SSos MA, Kim Arina SH, Petrus Lamongi SE MSi, dr Anita Mamuaya MKes, dan Frelly Lolowang, turun langsung ke sejumlah lokasi strategis bersama Sekretaris DPRD Minahasa Robert Ratulangi New SPd MM serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Verifikasi lapangan difokuskan pada sektor-sektor utama pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat.
Ketua Pansus Rommy Posma Leke menegaskan, agenda turun lapangan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi LKPJ, agar DPRD memperoleh gambaran nyata atas pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami turun langsung untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan pihak eksekutif benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan atau belum. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sampai pada pendapatan masyarakat melalui aktivitas ekonomi,” ujar Leke.
Menurutnya, dalam laporan LKPJ disebutkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan masyarakat, hingga kesejahteraan secara umum. Namun, DPRD perlu melakukan pembuktian faktual agar data yang dilaporkan benar-benar valid.
Salah satu fokus pemantauan adalah kondisi pasar tradisional. Sebab, menurut Leke, aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pasar menjadi salah satu tolok ukur utama untuk melihat pergerakan ekonomi masyarakat. Selain itu, kami juga memantau restoran dan rumah makan sebagai bagian dari indikator aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Sebelumnya, Pansus LKPJ juga telah melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah serta mengecek progres pembangunan gedung baru RSUD Sam Ratulangi di Tonsaru.
Leke menambahkan, tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro juga dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu, DPRD ingin memastikan program pembangunan Pemkab Minahasa benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dalam laporan disebut ada peningkatan kesejahteraan melalui program pembangunan tahun 2025, maka itu harus dipastikan di lapangan. Apakah sudah tepat sasaran atau masih ada yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Hasil kunjungan lapangan tersebut nantinya akan menjadi bahan validasi dan evaluasi lanjutan bersama Tim LKPJ Pemkab Minahasa dalam rapat pembahasan berikutnya.
“Apa yang kami temukan di lapangan akan dibahas kembali bersama pihak eksekutif sebagai bahan penyempurnaan evaluasi LKPJ,” pungkas Leke.(ler)
Editor : Lerby Fabio Tamuntuan