MANADOPOST.ID--Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Salah satunya melalui Workshop Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang digelar Kamis (19/11/2026), guna memastikan seluruh program dan kegiatan tahun anggaran 2026 berjalan sesuai perencanaan serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi bagi seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas PUPR Minahasa untuk memaparkan capaian pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja.
Kepala Dinas PUPR Minahasa, Rivai Mamonto, ST, melalui Sekretaris Dinas, Margriet Pontororing, ST, menjelaskan, workshop tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara terukur, efektif, dan sesuai dokumen perencanaan maupun penganggaran.
"Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan," jelas Pontororing.
Ia mengatakan, dalam workshop tersebut setiap bidang diminta menyampaikan laporan sekaligus memaparkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari realisasi pekerjaan, persentase progres pelaksanaan, hingga tingkat pencapaian target masing-masing program dan kegiatan.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas PUPR Margrieth Pontororing, ST menyebut pengukuran kinerja tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Lebih dari itu, perlu dilihat sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
"Jadi, yang dievaluasi bukan hanya realisasi keuangan, tetapi juga pencapaian target dari setiap indikator program dan kegiatan. Kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan pekerjaan, apakah sudah selesai, berapa persen progresnya, serta apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang direncanakan," ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, workshop ini turut menghadirkan sejumlah pemateri dari pemangku kepentingan terkait. Salah satu materi utama yang dibahas adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Kepala Inspektorat Minahasa, Vicky Tanor, dalam pemaparannya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap ataupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.
Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pemerintah, yakni input, output, dan outcome.
Output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sementara outcome menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan tersebut.
Selain itu, Tanor mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat penerapan SPIP melalui lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Identifikasi dan pengelolaan risiko sejak dini, lanjutnya, sangat diperlukan agar berbagai potensi hambatan dapat diantisipasi sehingga tidak mengganggu pencapaian target organisasi.
Melalui kegiatan ini, Dinas PUPR Minahasa berharap kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban program pembangunan semakin meningkat.
"Diharapkan melalui evaluasi ini, pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tutupnya.(ler)
Editor : Lerby Tamuntuan