MANADOPOST.ID-Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus menjadi barometer penting dalam mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2021, metode penghitungan IDI mengalami pembaruan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kualitas demokrasi. Tiga aspek utama yang diukur meliputi Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Salah satu aspek penting dalam IDI adalah Aspek Kebebasan, yang sebelumnya dikenal sebagai Aspek Kebebasan Sipil. Aspek ini mencakup tujuh indikator utama, yaitu kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat; kebebasan berkeyakinan; hak memilih dan dipilih dalam pemilu; pemenuhan hak-hak pekerja; serta kebebasan pers. Indikator ini menjadi cerminan sejauh mana hak-hak dasar warga negara dijamin oleh negara.
Namun, data dari BPS Sulut menunjukkan bahwa Indeks Aspek Kebebasan di Sulawesi Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, indeks ini tercatat sebesar 82,92, yang mencerminkan tingkat kebebasan yang relatif tinggi. Sayangnya, angka tersebut turun menjadi 78,15 pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan adanya tantangan dalam menjaga kualitas kebebasan sipil dan politik di tingkat lokal.
Meskipun demikian, perbandingan antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan sedikit perbaikan, di mana indeks Aspek Kebebasan naik sebesar 0,39 poin. Peningkatan kecil ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam beberapa area, seperti kebebasan berpendapat, hak berkumpul, dan keterbukaan informasi.
Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan politik, dinamika sosial, atau dampak kebijakan nasional terhadap kebebasan sipil di daerah. Namun, adanya perbaikan kecil pada tahun 2023 memberi harapan bahwa reformasi demokrasi di Sulawesi Utara sedang bergerak ke arah yang lebih baik.
Untuk memulihkan dan meningkatkan indeks kebebasan ini, kebijakan yang lebih progresif diperlukan, termasuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga, mendukung partisipasi politik masyarakat, dan memastikan kebebasan pers. Dengan langkah-langkah ini, Sulawesi Utara dapat kembali mencapai tingkat kebebasan yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.(pr)
Editor : Pratama Karamoy