MANADOPOST.ID-Dalam lima tahun terakhir, bencana alam yang melanda Sulawesi Utara telah menyebabkan dampak signifikan bagi masyarakat, baik dari segi korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun infrastruktur yang rusak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana alam di wilayah ini berkisar antara 5 hingga 16 orang per tahun. Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia, setiap kejadian bencana tetap membawa dampak besar bagi masyarakat yang terdampak.
Pada kategori korban terluka, menderita, dan mengungsi, terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat penurunan jumlah korban, namun kondisi ini berubah drastis pada 2022 dan 2023, dengan jumlah korban kembali meningkat. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana sebanyak 45.634 orang menjadi korban bencana alam di Sulawesi Utara.
Lonjakan signifikan ini disebabkan oleh serangkaian bencana besar, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang melanda beberapa wilayah di provinsi tersebut. Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, termasuk kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, dan terganggunya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Tingginya jumlah korban dan dampak bencana alam di Sulawesi Utara pada tahun 2023 menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan strategi mitigasi bencana. Salah satu langkah utama yang harus diperkuat adalah sistem peringatan dini yang efektif agar masyarakat dapat segera mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.
Selain itu, peningkatan infrastruktur tangguh yang mampu bertahan terhadap berbagai jenis bencana juga menjadi prioritas. Jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya harus dibangun dengan mempertimbangkan faktor ketahanan bencana.
Tak hanya itu, dukungan pemulihan pasca-bencana juga harus ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme yang lebih cepat dan efisien dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD) serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB, RAD PRB) harus diimplementasikan secara nyata untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.
Selain langkah-langkah dari pemerintah, peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana juga menjadi faktor krusial. Kesadaran dan edukasi mengenai tindakan darurat saat bencana terjadi harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi.
Program pelatihan kesiapsiagaan bencana di sekolah, tempat kerja, serta komunitas lokal perlu lebih digalakkan. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dasar tentang evakuasi, penggunaan peralatan darurat, serta cara bertindak cepat saat menghadapi situasi bencana.
Bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang nyata terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat kapasitas institusional dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Membangun kapasitas yang kuat, baik di tingkat individu maupun organisasi, menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh. Langkah ini akan mempercepat implementasi strategi pengurangan dampak perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang di Sulawesi Utara.
Dengan mitigasi yang lebih baik, sistem peringatan dini yang efektif, infrastruktur tangguh, serta keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, diharapkan Sulawesi Utara mampu menghadapi tantangan bencana di masa depan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan.(pr)
Editor : Pratama Karamoy