MANADOPOST.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat total 31.673 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Desember 2024. Dari angka ini, perempuan mendominasi dengan 19.121 orang, jauh melampaui jumlah PNS laki-laki yang tercatat sebanyak 12.552 orang.
Data ini mengungkap pola klasik dalam struktur birokrasi: perempuan mengisi sebagian besar jabatan fungsional, terutama dalam layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi masih tertinggal dalam peran-peran strategis di tingkat pimpinan.
Pendidikan dan Kesehatan: Sektor Dominan PNS
Dua jabatan paling banyak diisi oleh PNS di Gorontalo adalah:
-
Jabatan Fungsional Guru: total 9.826 orang (2.577 laki-laki, 7.249 perempuan)
-
Jabatan Fungsional Medis: total 3.997 orang (791 laki-laki, 3.206 perempuan)
Ini mencerminkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan ujung tombak layanan publik yang dijalankan oleh PNS, dan juga menjadi arena dominasi perempuan sebagai pelayan negara.
PNS Perempuan Mendominasi, Tapi Minim di Jabatan Strategis
Meski secara jumlah PNS perempuan lebih tinggi, jumlah mereka di jabatan struktural masih tertinggal jauh:
-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: 244 orang (49 perempuan atau hanya 20%)
-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: hanya 1 perempuan dari total 4 orang
-
Administrator: 754 laki-laki vs 408 perempuan
-
Eselon V: 64 laki-laki vs 34 perempuan
Data ini memperkuat fenomena dalam birokrasi: perempuan banyak bekerja keras di lini depan, tetapi jarang menembus posisi pengambil kebijakan.
Baca Juga: ASN Gorontalo Tembus 39.994 Orang, Siap Hadapi Tantangan?
Jabatan Fungsional Umum dan Teknis: Seimbang Antar Gender
Pada jabatan Fungsional Teknis, terdapat 2.082 laki-laki dan 2.071 perempuan nyaris setara. Demikian juga di jabatan Fungsional Umum/Pelaksana, jumlah laki-laki (4.570) dan perempuan (4.582) sangat berimbang.
Namun di jabatan Pengawas, menariknya, jumlah perempuan bahkan lebih banyak (966) dibanding laki-laki (909). Ini menunjukkan bahwa peluang di level menengah mulai terbuka lebih adil bagi perempuan.
Dengan proporsi perempuan yang begitu besar di dalam tubuh PNS, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk membuka akses lebih luas bagi perempuan agar bisa naik ke posisi pimpinan. Pelatihan, mentoring, serta afirmasi kepemimpinan berbasis gender menjadi langkah yang layak diprioritaskan dalam reformasi birokrasi Gorontalo.
Ke depan, birokrasi yang inklusif tak hanya adil, tapi juga lebih efektif dalam menyentuh kebutuhan masyarakat.(pr)
Editor : Pratama Karamoy