Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

Soal Sumbangan Pejabat Papua ke KKB, Natalius Pigai: Kemungkinan demi Menghindari Konflik

Tanya Rompas • Senin, 21 Juni 2021 | 08:12 WIB
Natalius Pigai
Natalius Pigai
MANADOPOST.ID— Satgas Nemangkawi menemukan catatan sumbangan dari sejumlah pejabat di Papua saat menangkap pemasok senjata ke kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sumbangan itu diduga digunakan untuk membeli senjata dan dipergunakan untuk KKTB. Terkait itu, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuturkan, perlu dipahami bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah konflik. Di kabupaten Tolikara dan Puncak yang berada di pegunungan Papua. ”Cara pandang di wilayah konflik itu berbeda,” terangnya dalam keterangan tertulisnya kemarin. Bila pejabat daerah di wilayah konflik memberikan sesuatu ke tentara pemerintah dan kombatan, itu kemungkinan demi menghindari konflik. Kalau hanya memberikan ke satu pihak, bisa jadi kondisi berbahaya terjadi. ”Rakyat yang kemudian terancam,” paparnya. Dia meyakini bahwa fenomena memberikan sumbangan ke dua pihak yang berkonflik itu juga dilakukan hingga tingkat terbawah. Seperti, kepala distrik, kepala desa, mantra dan guru. ”Sekali lagi, demi menghindari konflik,” jelasnya. Sesuai dengan pengalamannya mempelajari wilayah konflik. Seperti, Suriah, Afrika dan Amerika Latin. Pejabat daerah sebagai strateginya dengan terpaksa melayani dua belah pihak yang berkonflik. ”Terpaksa melayani keduanya,” jelasnya. Dalam pembangunan di daerah konflik, kontraktor pembangunan juga melakukan hal yang sama. Memberikan bantuan terhadap dua belah pihak yang konflik. Di Timur Tengah, kontraktor bangun jalan berikan ke ISIS dan Al Qaeda juga. ”Hampir semua polanya sama di dunia ini dalam menghadapi wilayah konflik,” ujarnya. Pigai mengatakan, sebagai orang yang berasal dari wilayah konflik memahami kondisi tersebut. ”Orang tua saya dulu juga memberikan kedua pihak berkonflik. Pengusaha kesana juga sama, agar bisnisnya tetap berjalan,” paparnya. Karena itu, pemerintah diharapkan mengerti bahwa tidak boleh hanya memandang pemberian uang untuk pembelian senjata. ”Namun, ada sisi-sisi lainnya yang perlu dipahami Jakarta. Ada pola-pola yang sama dalam daerah konflik,” urainya. (jawapos) Editor : Tanya Rompas
#mantan komisioner Komnas HAM #natalius Pigai #Satgas Nemangkawi #KKB