Raja Juli Antoni menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan digitalisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.
"Ini adalah salah satu program prioritas 100 hari kerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dengan digitalisasi, kita tidak hanya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, tetapi juga memastikan transparansi keuangan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran," ujar Raja Juli kepada awak media.
Menurutnya, sistem e-ticketing akan memastikan pendapatan dari tiket masuk tercatat secara akurat dan langsung masuk ke kas negara. "Dengan sistem manual, potensi kebocoran atau ketidaksesuaian pencatatan lebih tinggi. Melalui e-ticketing, semua transaksi terekam secara digital dan dapat diaudit kapan saja," tambahnya.
Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan di Bunaken dengan memantau jumlah pengunjung secara lebih terkontrol. Hal ini penting untuk memastikan kawasan tetap terjaga dari potensi kerusakan akibat lonjakan wisatawan.
Taman Nasional Bunaken dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Indonesia, terutama karena keindahan terumbu karangnya. Dengan adanya e-ticketing, pemerintah berharap kunjungan wisatawan dapat meningkat secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek konservasi dan tata kelola keuangan.
"Inovasi seperti ini adalah langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan akuntabilitas keuangan negara," tutup Raja Juli Antoni.
Penerapan sistem e-ticketing ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas pariwisata lokal, yang melihatnya sebagai tonggak baru dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis teknologi.(gnr)
Editor : Grand Regar