MANADOPOST.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana hasil rampasan koruptor harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan hal ini setelah menerima laporan penyerahan Rp 13 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, berasal dari kasus korupsi ekspor CPO.
Prabowo menyebut dana tersebut akan langsung dialokasikan untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Di sektor pendidikan, dana rampasan koruptor akan digunakan untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah, mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan yang selama ini tertinggal. Pemerintah juga akan membangun sekitar 600 kampung nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga meminta agar dana sitaan kasus korupsi diperkuatkan ke dalam Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, Indonesia perlu mengejar kualitas pendidikan global, dan LPDP membutuhkan dukungan pendanaan yang signifikan. Ia memastikan bahwa sebagian besar dana tambahan LPDP akan bersumber dari uang hasil kejahatan korupsi.
Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa dana rampasan koruptor akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia memastikan pemerintah memiliki sumber pembiayaan yang cukup, namun tetap menekankan pentingnya mencegah kebocoran anggaran.
Dalam program digitalisasi pendidikan, Prabowo merencanakan pengadaan panel interaktif digital di seluruh ruang kelas di Indonesia, juga menggunakan dana hasil korupsi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengejar, menindak, dan merampas aset para koruptor agar dana negara dapat sepenuhnya kembali kepada rakyat. (*)
Editor : Jasinta Bolang