MANADOPOST.ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026).
Menurut Listyo Sigit, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian sekaligus posisi Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, struktur tersebut dapat menimbulkan dualisme kekuasaan atau yang kerap disebut sebagai “matahari kembar” dalam sistem pemerintahan.
“Kalau Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu sama saja melemahkan Polri, negara, dan Presiden,” tegas Listyo Sigit di hadapan anggota dewan.
Kapolri menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan sistem yang paling ideal. Dengan struktur tersebut, Polri dapat bergerak lebih cepat dalam merespons persoalan keamanan dan penegakan hukum tanpa harus terhambat oleh birokrasi tambahan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari jabatan sebagai menteri kepolisian dalam wacana restrukturisasi kelembagaan. Namun tawaran tersebut ditolaknya secara tegas.
“Kalau saya harus memilih, saya lebih baik jadi petani daripada jadi menteri kepolisian,” ujar Listyo Sigit, yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Lebih lanjut, Kapolri meminta seluruh jajaran Polri untuk memperjuangkan agar institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, hal tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan institusi, melainkan demi menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan efektivitas kepemimpinan nasional.
Pernyataan Listyo Sigit ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Polri menolak segala bentuk wacana yang berpotensi mengubah struktur kelembagaan kepolisian yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan negara saat ini. (*)
Editor : Jasinta Bolang