MANADOPOST.ID—Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 mencapai Rp268 triliun. Dari total tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan sekitar 93 persen dari total anggaran yang dikelola lembaganya difokuskan untuk bantuan pemerintah dalam program MBG.
“Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun dialokasikan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan, Selasa (31/3).
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total alokasi untuk MBG, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku makanan.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Pembelian bahan baku secara langsung melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan skema ini, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Sementara itu, sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, serta pembayaran insentif bagi relawan yang terlibat dalam program tersebut.
BGN mencatat hingga saat ini terdapat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Para relawan tersebut mendapatkan penghasilan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung beban kerja di lapangan.
Dadan menegaskan peran relawan sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka.
Selain fokus pada distribusi dan operasional, BGN memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan efektif.(gel)
Editor : Angel Rumeen