MANADOPOST.ID-Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota kepolisian dalam aktivitas di kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi sorotan publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum adanya penertiban resmi oleh tim gabungan Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, telah terjadi aktivitas di lapangan yang diduga melibatkan oknum aparat berinisial FA.
Sejumlah pekerja tambang mengaku diminta meninggalkan lokasi dan menghentikan aktivitas mereka. “Ada pekerja yang diminta keluar dari lokasi, sementara mess dan area kerja dikosongkan,” ujar salah satu sumber di Ratatotok.
Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut AKBP Antonius Gea sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan operasi resmi di lokasi tersebut pada waktu yang dimaksud. “Tidak ada,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, operasi penertiban resmi di kawasan PETI Ratatotok diketahui baru dilakukan pada Senin (18/05/2026) oleh tim gabungan Mabes Polri dan Kejati Sulut.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait legalitas aktivitas yang disebut terjadi sebelumnya di lokasi tambang Nona Hoa, Ratatotok.
Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol Raimond Ukoli mengaku terkejut saat menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota di lokasi. “Saya kaget soal informasi adanya anggota Polda Sulut yang berada di lokasi tambang Ratatotok,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, sembari menyebutkan akan menelusuri informasi tersebut lebih lanjut.
"Yang saya tahu tidak ada penertiban atau operasi di Ratatotok. Karena kalau bicara penertiban artinya itu ranah saya juga," tandasnya.
Di sisi lain, oknum yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan keterlibatannya. “Saya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Selain itu, pemberitaan sebelumnya juga tidak berimbang,” tegasnya.
Sorotan dugaan kasus ini juga datang dari Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Resmol Maikel, yang meminta dilakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur.
“Kalau benar ada anggota yang bertindak tanpa mekanisme resmi lalu membawa nama institusi, tentu hal ini perlu ditelusuri agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujarnya.(gnr)
Editor : Grand Regar