MANADOPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel tidak berhenti pada pertumbuhan investasi semata, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam PolGov Policy Forum bertajuk "Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan dukungan Tara Climate Foundation. Forum ini menghadirkan akademisi, pemerintah, dan praktisi untuk membahas tata kelola pembagian manfaat mineral kritis yang adil dan berkelanjutan.
Mewakili Bupati Halmahera Tengah, Husain Ali, S.E., M.M., Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), memaparkan praktik baik (best practice) Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengelola manfaat hilirisasi nikel melalui pendekatan benefit sharing yang berorientasi pada pembangunan manusia, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam paparannya, Husain Ali menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan pembangunan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengarahkan seluruh ruang fiskal yang dihasilkan dari hilirisasi untuk memperkuat investasi pada manusia, memperluas perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif," ujar Husain Ali.
Ia menjelaskan bahwa hilirisasi nikel telah mendorong transformasi ekonomi Halmahera Tengah secara signifikan. PDRB daerah meningkat berkali lipat dalam beberapa tahun terakhir, diikuti dengan penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penerimaan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Ruang fiskal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.
Model benefit sharing yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dibangun di atas tiga pilar utama.
Pertama, Human Capital Investment, melalui penyediaan pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga SMP, program beasiswa bagi mahasiswa asal Halmahera Tengah, penyediaan seragam sekolah gratis, serta berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, Social Protection, melalui layanan kesehatan gratis, pemberian insentif kepada ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, janda, orang tua tunggal, anak yatim, imam, pendeta, serta bantuan token listrik bagi rumah tangga berdaya listrik 900 VA ke bawah.
Ketiga, Inclusive Welfare, melalui pembangunan rumah layak huni, penyediaan infrastruktur air bersih, peningkatan layanan dasar, serta pembangunan fasilitas publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
Menurut Husain Ali, pendekatan tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap indikator pembangunan daerah. Kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat hingga masuk kategori tinggi, sementara tingkat pengangguran berhasil ditekan seiring meningkatnya kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah daerah memandang CSR bukan sebagai kegiatan filantropi semata, melainkan sebagai bagian dari kemitraan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah.
Dalam sesi diskusi, Husain Ali menekankan bahwa tantangan terbesar daerah penghasil sumber daya alam bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.
"Kami ingin membuktikan bahwa daerah penghasil mineral kritis tidak harus terjebak pada paradoks sumber daya alam. Dengan tata kelola yang baik, penguatan kapasitas fiskal, dan keberpihakan pada pembangunan manusia, hilirisasi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tegasnya.
Forum yang diikuti oleh akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku industri tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme pembagian manfaat industri mineral kritis di Indonesia, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah penghasil.
Turut hadir sebagai narasumber, Togu Santoso Pardede Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Prof. Moh. Ahlis Djirimu dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Tadulako, Mia Suciwati, Ph.D Ketua Sekolah Kajian Stratejik dan Global Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia dan Iqbal Damanik Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia
Editor : Clavel Lukas