MANADOPOST.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menyambut positif rencana tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang sementara dilakukan oleh legislatif,” ungkap Bupati Evangelian Sasingen.
Menurut Eva -sapaan akrab Bupati, sinkronisasi tersebut sebagai bentuk tata cara kepatuhan daerah terhadap aturan Undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: Gunung Karangetang Status Siaga, Bupati Imbau Warga Sitaro Tingkatkan Waspada
"Sehingga ini perlu dilakukan. Karena bila tidak, itu akan dianggap tidak taat asas dan prosedur," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sitaro Djon P Janis menjelaskan, pihaknya sementara dalam tahap pembahasan perda.
Hal ini dilakukan usai terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Kejagung Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi Tol Japek II, Ini Tugas Mereka
“Penyesuaian yang dilakukan ini telah masuk dalam program legislasi daerah untuk tahun 2023 ini,” jelas dia.
Menurut Bendahara DPC PDI Perjuangan Sitaro ini, tujuan sinkronisasi guna mendorong pengembangan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya yang efisien.
"Juga untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dan meningkatkan harmonisasi kebijakan pendapatan pemerintah pusat dan daerah," beber Janis.
Sasaran penyesuaian di sini, lanjut dia, adalah lebih ke penyelenggaraan layanan publik yang optimal. "Dan juga menjaga kesinambungan pendapatan daerah," pungkas Janis. (dewi muntia)
Editor : Kenjiro Tanos