Oleh: Marlon Sumaraw
Rabu 27 November 2024, seluruh rakyat Indonesia memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakil-wakilnya serempak se Ibu Pertiwi.
Sejarah. Yes. Karena pertama kali Pilkada dipilih bersamaan seantero Nusantara. Pada 2004 atau 20 tahun lalu, launching Pilkada langsung pertama. Rakyat senang.
Dan Sulut dicatat dalam tinta emas demokrasi Indonesia. Pemilihan Gubernur langsung oleh rakyat pertama kali di Indonesia itu direyen Sulut. Super Sukses ! Tidak ada money politics. Tidak ada intervensi. Tidak ada intimidasi. Rakyat berdaulat.
Minahasa jelas bangga sebagai cikal bakal dan buah sulung demokrasi. Sebab sejak zaman doeloe, pemilihan Hukum Tua atau Kepala Desa telah dilakukan para Tou Minahasa. Beda dengan Bolmong dan Sangihe yang punya kerajaan.
Seiring waktu berjalan, Pilkada Sulut 2004 yang manis tinggal jadi kenangan indah demokrasi. Setelah itu, rusak. Bahkan superparah.
Money politics, ada uang ada suara, pengawas mandul, uang rakyat di APBN dan APBD dikemas jadi pencitraan, intervensi dan intimidasi incumbent/petahana, politisasi birokrasi, dan masih banyak lagi kerusakan demi kerusakan.
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka idealnya membawa optimisme baru majunya demokrasi. Hanya saja, (seperti) masih jauh dari harapan. Terlalu banyak gosip politik.
Money politics? Masih ada terdengar. Walau tidak setelanjang lalu. Intimidasi? Superparah ! Intervensi penguasa ? Ada. Meski tidak seberani lalu.
Singkat cerita. Pilkada 2024 adalah TERRR… Baik atau buruk? Anda jawab sendiri.
Saya usul. Ke depan, cukup Pilkada Gubernur saja. Nantinya Gubernur terpilih yang menunjuk Bupati dan Wali Kota.
Lalu tak usah lagi ASN memilih. Mereka disamakan TNI/Polri. Kemudian Bawaslu bubar saja dan tugas pokok fungsi mereka digantikan TNI/Polri dan ASN.
Fakta memilukan bisa dibeber. Pemilu di Hari Valentine 14 Februari 2024 lalu, 99 persen Caleg Kab/Kota membayar suara pemilih. Hanya satu dua ditangkap. Wkwkwkwkwk. Miliaran uang rakyat untuk pengawasan mubazir.
Pun partisipasi pemilih ‘emoh’ dimodernisasi. Kasihan para mahasiswa yang sedang kuliah di luar daerah, tak bisa menggunakan hak pilih.
Padahal mereka bisa difasilitasi lewat pemilihan online atau dikirim pemimpin pilihannya lewat pos.
Mmmmhh. Buanyak sekali harus diurus Presiden Prabowo. Semangat ! (*)
Editor : Clavel Lukas