Penulis: Muhammad Ali Makaminan
Mahasiswa Program Doktoral Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin Makassar
DIGITALISASI kesehatan global dan kasus pelanggaran privasi medis di Indonesia menunjukkan satu hal: kemajuan teknologi tanpa pijakan etika bisa menjadi bumerang bagi kemanusiaan.
Era Digital dan Dislokasi Moral
Perubahan besar sedang terjadi di dunia kesehatan. Teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) sekarang digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit, memprediksi penyebaran wabah, dan membuat keputusan berdasarkan data. Semua ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Tetapi di balik kemajuan itu, ada masalah besar yang muncul seperti bias pada algoritma, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi pasien.
Laporan dari The Lancet Digital Health tahun 2024 menemukan bahwa sebagian besar sistem AI di bidang kesehatan dilatih dengan data dari negara-negara kaya. Akibatnya, ketika teknologi itu digunakan di negara berkembang seperti Indonesia, hasilnya sering tidak akurat. Ini menciptakan ketidakadilan baru: keputusan yang tampak ilmiah sebenarnya bisa merugikan kelompok tertentu karena bias data.
Masalah ini sering disebut data colonialism, yaitu ketika data dari negara berkembang digunakan tanpa imbalan yang adil oleh perusahaan besar di luar negeri. Banyak pasien bahkan tidak tahu bahwa data medis mereka digunakan untuk melatih sistem komersial. Ini berarti hak mereka untuk tahu dan memilih yang disebut informed consent tidak dihormati.
Masalah ini mengguncang dua prinsip penting dalam etika kesehatan: otonomi, yaitu hak seseorang untuk mengendalikan data dan tubuhnya sendiri, dan keadilan, yaitu pembagian manfaat yang seimbang dari teknologi. Seperti kata WHO pada Global Forum on Health Ethics 2025: “AI dalam kesehatan tidak pernah netral; ia mencerminkan nilai moral orang yang membuat dan menggunakannya.”
Konteks Nasional Etika Dalam Bayangan Viralitas
Masalah etika juga terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 2025, masyarakat dikejutkan oleh kasus tenaga medis yang menyiarkan langsung proses persalinan di RSUD Martapura. Meskipun disebut sebagai upaya edukasi, tindakan itu jelas melanggar prinsip kerahasiaan pasien — aturan dasar dalam etika kedokteran.
Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), tertulis bahwa dokter wajib merahasiakan semua hal tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal. Namun, di era media sosial, batas antara edukasi dan mencari perhatian sering kali kabur. Banyak tenaga medis kini lebih fokus pada popularitas digital daripada menjaga martabat pasien.
Selain itu, kebocoran data pasien BPJS dan penyalahgunaan rekam medis untuk promosi rumah sakit menunjukkan lemahnya kesadaran etika di dunia kesehatan Indonesia. Kurangnya aturan yang kuat dan rendahnya pemahaman tentang privasi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Setelah pandemi, kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting, dan setiap pelanggaran kecil bisa berdampak besar pada reputasi tenaga medis.
Efisiensi Tanpa Empati Bahaya Kemajuan Tanpa Moral
Di balik kemajuan teknologi, ada dilema moral yang sulit diabaikan. AI bisa membuat keputusan yang cepat dan efisien, tetapi tidak bisa merasakan emosi manusia seperti rasa sakit, ketakutan, atau harapan. Ketika keputusan medis hanya didasarkan pada data tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, sistem itu bisa menjadi dingin dan tidak adil.
Dalam kebijakan publik, etika sering dianggap hanya formalitas untuk mendapatkan izin riset atau proyek. Padahal, etika seharusnya menjadi pedoman untuk memastikan setiap langkah tetap manusiawi. Tanpa etika, sistem kesehatan digital bisa berubah menjadi mesin efisien tanpa hati nurani. Seperti yang dikatakan beberapa ahli teknologi, “inovasi tanpa pertimbangan etika hanyalah kemajuan tanpa arah.”
Mengembalikan Etika Digital Kesehatan Sebagai Jantung SDGs
Masalah etika dalam dunia kesehatan digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat aturan baru. Kita juga perlu mengubah cara berpikir dan berperilaku. Teknologi memang bisa membantu pekerjaan tenaga medis, tapi tanpa nilai moral dan rasa kemanusiaan, teknologi bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, kerja sama antara tenaga kesehatan, pemerintah, ahli teknologi, dan masyarakat sangat penting agar perkembangan digital tetap sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi.
Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar etika digital kesehatan menjadi bagian utama dari SDGs:
Pendidikan Etika Digital Kesehatan Masyarakat
Etika digital harus diajarkan sejak di bangku kuliah, terutama di jurusan kedokteran dan kesehatan masyarakat. Mahasiswa perlu belajar tidak hanya cara menggunakan teknologi, tetapi juga kapan sebaiknya teknologi itu tidak digunakan. Mereka harus memahami tanggung jawab dalam menjaga privasi data pasien dan menggunakan teknologi secara bijak. Dengan begitu, tenaga kesehatan masa depan tidak hanya pintar, tapi juga beretika.
Audit Etika Kesehatan Nasional dan Global
Setiap program digitalisasi di bidang kesehatan, seperti aplikasi kesehatan atau sistem data pasien, sebaiknya diperiksa oleh lembaga independen. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merugikan orang lain, menghormati privasi, dan tidak bias terhadap kelompok tertentu. Sama seperti audit keuangan yang mengecek kejujuran perusahaan, audit etika membantu memastikan teknologi berjalan dengan adil dan bertanggung jawab.
Menghubungkan Etika dengan SDGs Nasional.
Pemerintah harus memastikan bahwa program transformasi digital di bidang kesehatan sesuai dengan prinsip etika, seperti keadilan, partisipasi, dan perlindungan hak manusia. Misalnya, kebijakan terkait SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan SDG 16 (Kelembagaan yang Adil) perlu dikaitkan dengan nilai moral agar inovasi teknologi tidak mengabaikan aspek kemanusiaan.
Keadilan dalam Akses dan Manfaat Teknologi.
Teknologi harus bisa digunakan oleh semua orang, termasuk masyarakat di desa, lansia, dan penyandang disabilitas. Digitalisasi yang baik bukan hanya untuk mereka yang punya akses internet cepat atau alat modern. Prinsip SDGs 10 tentang mengurangi ketimpangan sosial harus menjadi dasar agar teknologi benar-benar membawa manfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang.
Penutup
Etika digital kesehatan adalah inti dari sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa etika, teknologi bisa kehilangan arah dan melupakan manusia yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Dengan menjadikan etika sebagai bagian dari SDGs, dunia dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap digunakan untuk kebaikan, menghormati martabat manusia, dan menciptakan keadilan sosial bagi semua.
(***)
Editor : Tanya Rompas