Oleh: Johanes SE ME
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Sulawesi Utara
SULAWESI Utara kini berdiri di persimpangan penting. Angka-angka ekonomi terlihat menggembirakan di atas kertas: pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2025 tercatat 5,62 persen (year on year). Sektor transportasi dan pergudangan menjadi lokomotif, sementara ekspor luar negeri juga mencatat kenaikan.
Namun di balik data yang tampak optimistis itu, ada wajah lain dari kenyataan. Di meja makan rumah tangga, di usaha kecil di pesisir, hingga di perkampungan nelayan — masyarakat masih bergulat dengan ketidakpastian pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan peluang kerja yang terbatas.
Kemiskinan dan Pengangguran: Angka yang Belum Banyak Bergerak
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, hingga Maret 2025, persentase penduduk miskin berada di 6,71 persen atau sekitar 173.800 jiwa. Garis kemiskinan tercatat Rp 530.304 per kapita per bulan — naik dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 mencapai 6,03 persen, setara 83.130 orang, menunjukkan bahwa lapangan kerja baru belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru.
Pertumbuhan ekonomi memang positif, tetapi belum cukup kuat untuk menurunkan dua angka krusial itu secara signifikan.
APBD 2025: Tambahan Kecil, Tantangan Besar
Pada APBD Murni 2025, pendapatan daerah Sulawesi Utara tercatat sekitar Rp 3,772 triliun dengan belanja Rp 3,618 triliun. Setelah dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2025, pendapatan naik menjadi Rp 3,789 triliun, dan belanja menjadi Rp 3,635 triliun — hanya naik sekitar Rp 17,5 miliar.
Tambahan ini memang menunjukkan adanya ruang fiskal baru, tetapi dalam konteks total anggaran, skalanya relatif kecil. Karena itu, arah penggunaan dana tambahan menjadi sangat penting: apakah akan menetes langsung ke masyarakat atau sekadar mengisi pos administrasi rutin?
Psikologi Masyarakat Sulut: Di Antara Optimisme dan Kekhawatiran
Secara sosial, masyarakat Sulawesi Utara dikenal dengan karakter optimistis, terbuka, dan solidaritas tinggi. Gotong royong masih menjadi modal sosial utama di tengah tantangan ekonomi. Namun, di bawah semangat itu tersimpan tekanan psikologis yang tidak kecil.
Banyak keluarga kini menahan konsumsi, menunda pendidikan lanjutan anak, bahkan memilih migrasi ke luar daerah demi pekerjaan yang lebih pasti. Kondisi ini memunculkan kecemasan ekonomi kronis, terutama di kalangan usia produktif yang belum memiliki tabungan atau aset tetap.
Di sisi lain, kaum muda Sulut justru menunjukkan fleksibilitas baru: mereka beradaptasi ke ekonomi digital, membuka usaha daring, atau bergabung ke sektor kreatif. Potensi ini bisa menjadi penopang ekonomi baru — asalkan didukung dengan kebijakan pelatihan dan permodalan yang tepat.
Apa yang Dibutuhkan Masyarakat Sulut Saat Ini?
Program Padat Karya dan Ketahanan Pangan.
Pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja tambahan ke proyek-proyek padat karya di desa dan pesisir. Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga menumbuhkan daya beli masyarakat bawah.
Dukungan UMKM dan Nelayan Kecil.
Bantuan modal bergulir, pelatihan pengemasan produk, serta digitalisasi pemasaran menjadi kunci agar ekonomi lokal bisa tumbuh dari bawah.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan Mental.
Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu stres dan kecemasan. Pemerintah perlu memperkuat layanan konseling berbasis Puskesmas dan memperluas bantuan sosial bersyarat.
Pendidikan dan Vokasi yang Relevan.
Sekolah dan lembaga pelatihan harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal seperti logistik, pariwisata, dan pengolahan hasil laut.
Dari Angka ke Kehidupan Nyata
Pertumbuhan ekonomi 5,62 persen adalah kabar baik, tetapi ia hanya berarti bila dirasakan oleh masyarakat kecil. Ketika angka kemiskinan masih di atas 6 persen dan pengangguran belum turun signifikan, maka tugas utama pemerintah daerah bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan — tetapi memastikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan mental warga Sulut.
APBD Perubahan 2025 seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa anggaran publik benar-benar berpihak pada rakyat. Karena ujung dari semua kebijakan ekonomi bukanlah angka di laporan keuangan, melainkan senyum yang kembali hadir di meja makan keluarga Sulawesi Utara.
Sumber Data:
BPS Provinsi Sulawesi Utara, “Profil Kemiskinan Maret 2025”
BPS Nasional, “Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2025”
Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025
Dokumen APBD dan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2025
laporan pembahasan APBDP 2025 dari berbagai Sumber Media