Bupati Sitaro Chyntia Kalangit mengirim surat ke Presiden RI, Jaksa Agung, Ketua Komisi III DPR RI, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Bupati Chyntia ditahan Kejati Sulut karena diduga bersalah dalam PROSES PENYALURAN dana bencana erupsi Gunung Ruang. Dia mempertanyakan kerugian negara Rp22,5 M berdasarkan audit internal. Harusnya audit BPK RI yang dipakai.
Siapapun berhak mencari keadilan. Ini wajar dan harus dihargai serta dihormati.
Bagaimana mantan pejabat Bupati Sitaro Joy Oroh yang juga ditahan Kejati Sulut? Saat dia pensiun 1 Februari 2025, total dana bantuan bencana Gunung Ruang berbanderol Rp35,75 M masih DIBLOKIR. Belum tersalur satu rupiah pun.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memblokir Virtual Account Bank Mandiri tertanggal 16 Oktober 2024.
Kemudian Joy Oroh pun menerima surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana tertanggal 24 Januari 2025, seminggu sebelum beliau purna tugas.
Di surat itu tertera jelas, BNPB baru melakukan tinjauan lapangan terhadap 50 sampling rumah korban.
Sebanyak 23 rumah mengalami penurunan kategori menjadi rusak ringan dan tidak memenuhi syarat menerima Dana Siap Pakai BNPB. Dan 27 rumah dinyatakan memenuhi syarat mendapat bantuan.
Untuk itu, Pemkab Sitaro diperintahkan cepat melakukan validasi/verifikasi terhadap 2.016 unit rumah. Karena batas waktu penyelesaian pelaksanaan perbaikan rumah dideadline bulan April 2025. Joy Oroh mengakhiri karir birokratnya, pensiun 1 Februari 2025.
Mmmmhhh. Kasihan Joy. Selama berkarir, arsip file redaksi tak sekalipun mendapatinya terkena kasus. Bahkan saat erupsi Gunung Ruang, dia berada di lokasi mempertaruhkan nyawa demi pengabdiannya pada ibu pertiwi.
Redaksi berkeyakinan, aparat penegak hukum pasti sangat hati-hati dalam menetapkan status tersangka.
Tidak mungkin sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka.
“Karena masih lebih baik membebaskan seribu orang yang mungkin bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah.”
Salam redaksi!!!
Editor : Clavel Lukas