Tantangan Kebijakan Fiskal dan RAPBN Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global

 

Manadopost.id - Kebijakan fiskal selalu menjadi salah satu instrumen terpenting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, kebijakan fiskal diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks tahun 2026, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi perhatian penting karena disusun di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dunia, inflasi global, serta meningkatnya ketegangan geopolitik menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan dalam paper “Kebijakan Fiskal” bahwa RAPBN 2026 tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

 

Dalam pandangan kami, RAPBN 2026 merupakan ujian besar bagi pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan sosial masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara. Pemerintah dituntut untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas APBN di masa depan. Tantangan ini menjadi semakin berat karena Indonesia masih sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global, terutama terkait nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara guna memengaruhi kondisi ekonomi. Kebijakan ini memiliki tujuan besar, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal bukan hanya soal angka-angka dalam APBN, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. Ketika pemerintah menaikkan subsidi, masyarakat merasakan harga bahan bakar yang lebih stabil. Ketika pemerintah membangun infrastruktur, masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, ketika kondisi fiskal terganggu, dampaknya juga akan langsung dirasakan rakyat melalui kenaikan harga barang, inflasi, atau menurunnya kualitas layanan publik.

RAPBN 2026 disusun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus pada pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus ini sebenarnya menunjukkan arah yang cukup positif karena pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, persoalan utama bukan hanya pada program yang direncanakan, melainkan pada kemampuan negara membiayai seluruh program tersebut di tengah tekanan ekonomi global. Salah satu tantangan terbesar dalam RAPBN 2026 adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam paper disebutkan bahwa rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Kondisi ini sangat berbahaya bagi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor, terutama impor energi dan bahan baku industri. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat sehingga harga barang dalam negeri ikut naik. Dampaknya adalah inflasi yang semakin tinggi dan daya beli masyarakat yang menurun. Menurut kami, pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan kurs mata uang, tetapi mencerminkan tantangan struktural ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor dan aliran modal asing. Selama Indonesia belum mampu memperkuat industri domestik dan meningkatkan ekspor bernilai tinggi, maka tekanan terhadap rupiah akan terus terjadi setiap kali ekonomi global mengalami gejolak. Pemerintah memang dapat melakukan intervensi melalui kebijakan moneter dan fiskal, tetapi solusi jangka panjang tetap harus berasal dari penguatan sektor produksi nasional.

 

Pemerintah Indonesia selama ini menutup defisit melalui utang negara dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam batas tertentu, utang memang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial membutuhkan pembiayaan besar yang tidak selalu dapat dipenuhi hanya dari penerimaan pajak. Akan tetapi, ketergantungan yang terlalu besar terhadap utang juga dapat menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

Kami berpendapat bahwa utang negara hanya akan bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Misalnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, dan pendidikan. Namun jika utang digunakan secara berlebihan untuk belanja konsumtif atau program yang tidak memberikan dampak ekonomi signifikan, maka generasi mendatang akan menanggung beban yang sangat berat melalui pembayaran bunga utang.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Dalam paper dijelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Sayangnya, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil, transparan, dan efektif. Penegakan hukum terhadap penghindaran pajak juga harus diperkuat agar beban pajak tidak hanya ditanggung kelompok masyarakat tertentu saja.

 

Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pembangunan sektor domestik. Ketahanan pangan, hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, dan digitalisasi ekonomi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan fluktuasi global. Jika Indonesia mampu memperkuat produksi dalam negeri, maka tekanan terhadap APBN akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat dikurangi secara bertahap.

Kami juga melihat bahwa kebijakan fiskal harus lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti jika ketimpangan sosial terus meningkat. Program bantuan sosial, subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu juga, kebijakan fiskal memiliki fungsi distribusi, yaitu pemerataan hasil pendapatan negara kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat penting karena pembangunan ekonomi yang tidak merata hanya akan memperlebar kesenjangan sosial.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran membayar pajak, mendukung produk dalam negeri, serta penggunaan energi secara bijak juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang baik membutuhkan dukungan masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

 

Secara keseluruhan, RAPBN 2026 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak dunia, defisit anggaran, dan ketidakpastian global menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun di balik tantangan tersebut, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonominya melalui reformasi fiskal, penguatan industri domestik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut kami, keberhasilan RAPBN 2026 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau pertumbuhan ekonomi yang dicapai, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi negara yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera di masa depan.(pr)

 

Editor : Pratama Karamoy