Apakah sudah saatnya pemerintah berhenti sekadar berbicara tentang pengembangan pariwisata dan mulai mewujudkan rencana-rencananya menjadi tindakan nyata?
Bagaimana mungkin Sulawesi Utara ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas jika kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya?
Krisis bahan bakar solar di Sulawesi Utara—bahkan hingga Toraja—telah menjadi ancaman serius bagi sektor pariwisata dan pembangunan ekonomi.
Antrean panjang yang mencapai 50 truk atau lebih di SPBU, maraknya penjualan solar di pasar gelap, serta waktu tunggu lebih dari dua jam hanya untuk mungkin mendapatkan solar, kini telah menjadi pemandangan yang biasa.
Pariwisata tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Sopir, operator tur, hotel, restoran, dan pelaku usaha lokal semuanya bergantung pada infrastruktur yang andal.
Bagaimana kita dapat mengharapkan seorang sopir yang baru saja menyelesaikan perjalanan wisata darat selama 8 hingga 10 jam bersama wisatawan, kemudian harus menghabiskan dua atau tiga jam lagi mengantre bahan bakar—tanpa jaminan bahwa solar tersebut benar-benar tersedia?
Menurut berbagai sumber yang dapat dipercaya, masalah seperti ini tidak terjadi di Bali, Jakarta, bahkan Makassar.
Mengapa Sulawesi Utara harus diperlakukan berbeda?
Dampak dari Krisis Ini:
• Meningkatnya risiko kebakaran akibat penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar yang tidak sesuai standar.
• Kemacetan lalu lintas yang parah di sekitar SPBU.
• Meningkatnya polusi udara akibat ratusan truk yang dibiarkan menyala dalam keadaan diam di satu lokasi.
• Kesan pertama yang sangat buruk bagi wisatawan, yang bertanya-tanya mengapa sebuah destinasi kelas dunia masih harus menghadapi kelangkaan bahan bakar yang mengingatkan pada masa lalu.
• Potensi kerusakan mesin kendaraan karena para sopir terpaksa membeli bahan bakar dengan kualitas yang meragukan dari penjual di pinggir jalan.
• Meningkatnya biaya operasional bagi pelaku usaha pariwisata dan penyedia jasa transportasi.
• Rusaknya reputasi Sulawesi Utara sebagai destinasi pariwisata yang sedang berkembang.
Sulawesi Utara tidak akan pernah dapat menjadi destinasi pariwisata yang diakui secara internasional selama kebutuhan dasar seperti ketersediaan bahan bakar masih tidak dapat diandalkan.
Pariwisata tidak dibangun melalui slogan, siaran pers, atau rencana induk di atas kertas.
Pariwisata dibangun melalui infrastruktur yang berfungsi dengan baik, layanan yang dapat diandalkan, serta kemauan politik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berdampak pada masyarakat dan para pengunjung.
CUKUP SUDAH!
Jika Sulawesi Utara benar-benar merupakan daerah prioritas pariwisata, maka sudah waktunya pemerintah mengambil tindakan yang tegas—bukan sekadar memberikan janji-janji baru.
Masyarakat, industri pariwisata, dan seluruh pelaku usaha yang menopangnya pantas mendapatkan yang lebih baik.(redaksi)
Editor : Clavel Lukas