IlustrasiMANADOPOST.ID--Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran, Rabu (8/4) kemarin, menegaskan bahwa semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerja Sulawesi Utara (Sulut) dilarang untuk melakukan aktivitas mudik atau pulang ke kampung halaman. Apabila terdapat PNS yang melanggar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin. "Jadi larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB 41/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Apabila SE sebelumnya sifatnya mengimbau, Surat Edaran No 41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik, pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban PNS memakai masker," ungkapnya. Wakiran mengatakan, ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko covid- 19 yang disebabkan oleh mobilitas pendudukan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. "Bagi PNS yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan masing-masing. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi pemerintah. PPK memiliki peran untuk memastikan PNS di lingkungan instansi pemerintah menjalankan surat edaran tersebut," jelasnya. PNS yang terbukti melanggar disampaikan Wakiran, akan dikenai sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. "Selain pembatasan mobilitas, PNS dapat berkontribusi dalam pencegahan dampak sosial Covid-19, antara lain dengan melaksanakan tugas-tugas kedinasan di rumah (WFH), menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah serta menyampaikan informasi positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19," tandasnya. (ewa/tan) Editor : Clavel Lukas