Ardiles MewohMANADOPOST.ID--Wacana realokasi anggaran Pilkada untuk penanganan Coronavirus Disaese (Covid-19), berpeluang urung terlaksana. Hal itu menyusul kesepakatan pemerintah pusat, DPR RI bersama KPU dan Bawaslu agar Pilkada tetap dilaksanakan, tahun ini. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyebut, hasil pertemuan tripartid tersebut barulah sebuah kesepakatan. Masih harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu). "Karena keputusan itu diambil dengan beberapa catatan. Di antaranya, mempertimbangkan situasi dan kondisi hingga akhir Mei. Jadi masih ada catatan-catatan," tuturnya. Apabila masa darurat virus corona sudah berakhir, artinya bisa dilanjutkan tahapan. Pilkada ditunda tiga bulan dari jadwal semula. Artinya, tahapan dilanjutkan awal Juni nanti. Meski begitu, apapun keputusan nanti pihaknya siap mengeksekusi. “Sebab sejauh ini kami belum menemukan kendala berarti selain Pandemi Covid-19 yang memang menjadi alasan tertundanya Pilkada,” ungkap dia. Sementara, terkait pergeseran anggaran dia menyebut, belum ada komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. "Kami belum diajak komunikasi untuk bahas itu. Artinya sampai dengan saat ini yang kita jalankan masih sesuai kesepakatan NPHD,” jelasnya. Di sisi lain, juru bicara Golkar Sulut Feryando Lamaluta memastikan tidak ada masalah kapanpun Pilkada digelar. "Golkar slap hadapi kontestasi Pilkada kapan pun kita ikuti seluruh yang jadi keputusan penyelenggara," tegasnya. Sementara itu, Ketua Bapillu NasDem Sulut Moktar Parapaga mengatakan, pelaksanaan Pilkada tidak perlu dikejar-kejar. "Tidak ada pejabat tetap, pemerintahan jalan kok. Tidak ada Pilkada tetap ada Plt yang mengisi jabatan. Perbaiki ekonomi dulu baru tahun 2022 Pilkada paling tepat," ungkapnya. Sementara itu, pengamat politik Ferry Liando mengaku sulit menggeser anggaran Pilkada untuk Covid-19. Baginya, KPU akan sulit dalam dua hal. Penyelenggaraannya dan pelaporan keuangan. "Tentu bila menggunakan tata cara baku tidak mudah menyusun lap keuangan. Harus ada permohonan untuk pengaturan khusus,” nilai dia. Kegiatan yang luar biasa besar kalau mau dilaksanakan di akhir atau di awal tahun anggaran terlalu sulit dari sisi administrasi. "Tapi masalah penundaan bukan hanya anggaran. Tapi kesiapan penyelenggara juga,"tutur dia. Bila belum ada perhitungan tepat kapan wabah itu berakhir, maka terlalu beresiko jika digelar Desember 2020. Katanya, hampir semua daerah telah mengalihkan sebagian anggaran untuk penganan Covid- 19. "Kalaupun pada September atau Oktober ada jadwal pembahasan APBD perubahan, sepertinya tetap alam sulit karena KPU harus mengejar tahapan yang belum dilaksanakan sebelum September,”ungkapnya. Baginya, jika melaksanakan tahapan sebelum pembahasan APBD perubahan, lalu pembiayaan Pilkada, terutama untuk tahapan awal mau diambil di mana? "Kemudian terlalu berat bagi penyelenggara akan berkerja professional jika masih dihantui rasa ketakutan dan Trauma akibat Covid- 19. Akan banyak aktivitas penyelenggara yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” tuturnya. Menurut dia, itu akan jadi beban sehingga berpotensi menggangu kerja penyelengara. Selain itu, jika memang benar pemungutan suara direncanakan Desember 2020, maka KPU tetap butuh payung hukum baru. "Sebab pasal 201 ayat 6 UU 10/2016 Pilkada menyebutkan bahwa pembungutan suara dipaksakan pada September 2020,” ungkapnya. Sebelumnya, dari kesimpulan rapat DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Selasa (14/4), disepakati Pilkada yang semula direncanakan September ditunda tiga bulan. Dengan demikian, pemungutan suara dijadwalkan akan berlangsung, 9 Desember mendatang. (jen) Editor : Clavel Lukas