Masyarakat Tak Boleh Kebal OPP Covid-19

Clavel Lukas • Dipublikasikan Kamis, 16 April 2020 | 12:57 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID--Masyarakat Sulut harus siap dengan penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulut Nomor 8/2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19. Semua aktivitas di Bumi Nyiur Melambai bakal serba dibatasi. Harapannya, langkah ini efektif memutus mata rantai penularan virus corona. Selain itu, OPP memerintahkan pemerintah hingga lapisan terbawah turun tangan memberikan bantuan hingga subsidi kepada warga terdampak. OPP juga mengatur tindakan tegas terhadap masyarakatyangmasih `kumabal' terhadap imbauan stay at home, pembatasan kegiatan keagamaan yang memantik kerumunan hingga aktivitas persekolahan yang dilakukan dari rumah. Warga yang berkendara di jalan raya wajib dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh normal. Serta penggunaan masker. Pembatasan juga menyasar operasional perkantoran. Baik lembaga vertikal pemerintah maupun perusahaan non pemerintah. Di luar 11 jenis yang dikecualikan, sejumlah mata usaha bahkan tidak diizinkan beroperasi hingga masa tanggap darurat Covid-19 berakhir. Pergub 8/2020 yang baru ditetapkan14 April lalu, memuat delapan BAB serta 30 Pasal. Di sisi lain, seirng dengan pemberlakuan Pergub, perekonomian Sulut ditakutkan bisa melambat. Perhitungannya, bisa dihitung  berdasarkan PDRB secara konstan maka tentunya Sulawesi Utara akan kehilangan pendapatan yang besar. "Bukan hanya itu saja, pendapatan rumah tangga tentunya akan berkurang secara signifikan. Yang dikhawatirkan dari sisi tenaga kerja terlebih dari tenaga kerja sektor informal seperti pengemudi ojek pangkalan dan ojek online yang akan kehilangan pekerjaan dan juga apabila terjadi PHK di beberapa sektor terlebih di sektor Pertanian di dalamnya ada pertanian, kelautan dan kehutanan, sektor industri, sektor konstruksi belum di sektor-sektor yang lain," nilai pengamat ekonomi Dr Joy Tulung. Namun, dia menilai pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan Pergub ini bertujuan agar supaya bisa menahan penyebaran Covid-19. "Itu yang paling penting karena semakin cepat virus corona ini dihentikan, maka akan semakin cepat nantinya pemulihan perekonomian kita. Oleh karena itu Pergub ini sangat penting dan harus dilakukan segera serta kita masyarakat harus bekerjasama dengan mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah," imbau dia. Apalagi, stimulus ekonomi penanggulangan Covid-19 yang mencapai Rp405,1 Trilliun harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa menahan virus corona agar tidak semakin meluas. Selain dari stimulus ekonomi pusat, maka pemerintah daerah harus lebih berperan dengan cara menindaklanjuti yang tidak tercover. "Jadi dimulai dari provinsi dan kabupaten/kota hams segera melaksanakan perlindungan sosial untuk orang-orang miskin dan rentan miskin, oleh karena itu bantuan-bantuan yang sudah disediakan melalui alokasi dana buat penanggulangan Covid-19 harus kena sasaran," ungkap dia. "Masyarakat terdampak seperti tenaga kerja yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan harus diprioritaskan mendapatkan bantuan. Dengan demikian, bencana ini akan cepat berlalu dan pertumbuhan ekonomi akan kembali bertumbuh ke arah yang lebih balk lagi," sambungnya. Ditambahkan pengamat hukumToar Palilingan MH, Pergub tersebut untuk mengantisipasi keadaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Substansi Pergub tersebut, sebenarnya sudah mengantisipasi keadaan PSBB. Karena pasal-pasal dalam Pergub tersebut kurang lebih sudah terjadi pembatasan sosial di wilayah Sulut," ungkapnya. Ianjut akademisi Fakultas Hukum Unsrat ini, tujuan Pergub tersebut sangat baik. "Maksud serta tujuannya sangat baik. Agar situasi maupun keadaan saat ini bisa cepat kembali normal," ungkapnya. Tambah Palilingan, Pergub Nomor 8 Tahun 2020 merupakan peraturan perundangan yang mengikat setiap warga masyarakat yang ada di Sulut. "Tidak terkecuali. Guna menanggulangi serta memutus mata rantai penyebaran Covid19," tegasnya sembari menambahkan, hak dan kewajiban akibat Pergub ini harus dilaksanakan. "Namanya peraturan, tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pelayanan kesehatan. Juga jaminan sosial ekonomi, terutama kalangan yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Namun di sisi lain, kita harus menyadari akan kewajiban kita sebagai konsekuensi adanya pembatasan-pembatasan, tertentu dalam pasal-pasal Pergub tersebut," ungkapnya. Wakil Dekan (WD) 3 Fakultas Hukum Unsrat itu menegaskan, seluruh jajaran pemerintah harus berpedoman sesuai Pergub ini. "Seluruh jajaran pemerintahan di Sulut, baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota, dalam kebijakan menghadapi Pandemi Covid-19, hendaknya berpedoman pada Pergub. "Artinya dalam koordinasi serta bekerja sama, guna menanggulangi bencana non alam,” katanya. Masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam penanggulangan ini. "Memang tanggung jawab kendali ada di pemerintah. Namun dalam kondisi tertentu, dukungan masyarakat yang mampu, juga sangat diharapkan ikut berpartisipasi meringankan kalangan yang membutuhkan," tambahnya Palilingan juga menyoroti tentang sanksi yang tertuang. "Bagi yang tidak melaksanakan isi pergub tersebut, tentunya ada sanksi, setelah lebih dulu dilakukan pembinaan. Agar semua kalangan juga bisa membantu untuk mensosialisasikan Pergub ini.Untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan covid-19 ini, bisa lebih terkoordinasi dengan baik serta terarah dan tepat sasaran. Sehingga kita bisa kembali pada keadaan normal," ungkapnya. Dia berharap Satgassus dan gugus tugas kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dengan baik. "Terutama penyaluran bantuan bisa terkoordinasi lebih baik, antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Juga penanganan ODP dan PDP, termasuk yang meninggal tidak lagi terlantar," kata Palilingan. (reza/ayu/jen/gnr) Editor : Clavel Lukas
Covid-19 Sulut OPP