Ilustrasi RollingMANADOPOST.ID--Instansi pemerintah tetap dapat melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selama masa pandemi Covid-19. Artinya, rolling pejabat masih bisa dilakukan Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran, belum lama ini. Wakiran mengatakan, rolling tersebut harus tetap menerapkan sistem merit. "Nah kalau tahapan seleksi pengisian JPT dilakukan dengan memanfaatkan video conference atau sarana lain secara daring. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB 52/2020 tentang Pelaksanaan JPT Secara Terbuka dan Kompetitif," tuturnya. Wakiran mengatakan, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang instansinya akan melakukan seleksi JPT hams mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait rencana seleksi terbuka tersebut. "Setelah semua syarat terpenuhi dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang bersangkutan, KASN akan menerbitkan surat rekomendasi melalui aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti)',” ujarnya. Terkait persyaratan, pengumuman, dan seleksi administrasi menurut Wakiran, dilakukan secara daring dengan melampirkan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh peserta dalam bentuk softcopy. "Untuk mutasi internal dan ekstemal dapat dilakukanjikatelah menduduki JPT selama minimal satu tahun sejak dilantik. Pelaksanaan penulisan makalah dilaksanakan melalui alamat email atau fasilitas lain yang sudah disiapkan panitia seleksi," katanya. Sedangkan untuk pengganti assessment center yang berguna untuk menggali potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, Wakiran membeberkan, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi melalui video conference. "Begitupula dengan wawancara akhir, dilakukan dengan video conference atau metode lain sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Perlu diingat bahwa kisi-kisi wawancara disiapkan dan disusun oleh panitia seleksi," ungkapnya. Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal mengatakan, wabah pandemi Covid-19 perlu menjadi evaluasi kepala daerah terhadap jajaran SKPD. "Saat seperti ini, SKPD itu harus mampu melakukan terobosan. Ya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena itu, kepala daerah bisa menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi dalam melakukan mutasi dan promosi. Pelayanan publik pemerintah harus tetap berjalan," kuncinya. (ewa/tan) Editor : Clavel Lukas