Covid-19 Penentu Pilkada 2020

Clavel Lukas • Dipublikasikan Rabu, 6 Mei 2020 | 11:07 WIB
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada
MANADOPOST.ID--Pelaksanaan Pilkada serentak ditetapkan 9 Desember mendatang. Kepastian itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun dalam salah satu poin disebutkan, penundaan bisa kembali terjadi apabila situasi belum memungkinkan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Perppu yang diteken Presiden Jokowi tertanggal 4 Mei 2020 itu menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 karena bencana non alam berupa wabah Covid-19. Perppu 2/2020 menjelaskan, apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan. Sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU. Apabila hingga Desember 2020, pandemi Corona belum berakhir, pelaksanaan pilkada serentak dapat dijadwalkan kembali. “Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda, dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir,” dikutip dari salinan Perppu tersebut. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menegaskan pihaknya siap menjalankan semua keputusan pusat. Dia menyebut berbagai hal sudah disiapkan penyelenggara Pilkada. Termasuk opsi penundaan apabila pandemi Covid-19 belum mereda. Penerbitan Perppu menjadi landasan hukum penundaan. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian. “Karena memang sebelumnya keputusan itu diambil dengan beberapa catatan. Di antaranya, mempertimbangkan situasi dan kondisi hingga akhir Mei. Jadi masih ada catatan-catatan,” tuturnya. Apabila masa darurat virus corona sudah berakhir, artinya bisa dilanjutkan tahapan. Pilkada ditunda tiga bulan dari jadwal semula. Artinya, tahapan dilanjutkan awal Juni nanti. Meski begitu, apapun keputusan nanti pihaknya siap mengeksekusi. “Sebab sejauh ini kami belum menemukan kendala berarti selain Pandemi Covid-19 yang memang menjadi alasan tertundanya Pilkada,” ungkap dia. Sementara itu, pengamat politik Ferry Liando menduga ada agenda terselubung yang hendak dipaksakan. Padahal, jika Pilkada dilaksanakan 9 Desember, maka tahapan tertunda sudah harus dimulai pagi 9 Juni. Belum tentu Juni, sudah dalam kondisi normal. “Tapi kita perlu berpikir positif saja dan mendukung keyakinan pemerintah tentang hal itu. Berarti ada pegangan dan kajian dari pemerintah bahwa penyebaran virus corona akan berhenti dalam waktu dekat ini,” harap akademisi FISIP Unsrat itu. Sebab, jika pemungutan suara berlangsung 9 Desember, maka otomatis tahapan Pilkada sudah harus dimulai 9 Juni nanti. Namun demikan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan secara objektif dan dicarikan jalan keluarnya. Pertama, agenda reses DPR akan berlangsung sejak 21 Mei hingga 12 Juni 2020. “Jika verifikasi faktual akan dilaksanakan  mulai 9 Juni maka itu berarti telah berjarak sekitar 6 bulan. Dengan demikian potensi perubahan status masyarakat pendukung bisa saja terjadi. Misalnya terjadi perpindahan tempat tinggal, meninggal dan atau dalam kondisi lain. Jika hasil verifikasi ternyata dukungan tidak sesuai ketentuan maka wajib bagi bakal calon untuk mencari dukungan sebanyak dua kali lipat,” tutur dia. Selain itu, melaksanakan kegiatan besar diakhir tahun tentu tidak semudah jika melaksanakan diawal atau di pertengahan tahun. “Butuh waktu ideal sehingga membutuhkan waktu cukup dalam pelaporan keuangan dan melengkapi temuan auditor BPK. “Sulut sendiri sangat dirugikan karena Desember biasanya masa hujan lebat dan di beberapa wilayah terjadi bencana alam. Logistik bisa tersalur dengan baik dan masyarakat bisa saja enggan datang karena cuaca. Ini harus diperhatikan,” tuturnya.(jen) Editor : Clavel Lukas
Covid-19 Sulut Pilkada Pilkada 2020