Keterangan pers Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotamobagu, Selasa (15/4).MANADOPOST.ID--BPK RI Perwakilan Sulut memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada LKPD Pemprov Sulut tahun 2019. Hal ini disampaikan langsung Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis. Dia memaparkan, opini WTP ini didapatkan Pempriv setelah memenuhi empat kriteria penilaian. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. “Ini opini WTP keenam kali berturut,” tandasnya. Penyampaian LHP BPK RI ini dilakukan di tengah paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw (AA). Dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw, tiga wakil ketua DPRD yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok. Terlihat juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengikuti rapat ini secara virtual. Begitu juga Anggota VI BPK Harry Azhar Azis hadir secara virtual.(gel) Editor : Clavel Lukas