IlustrasiMANADOPOST.ID—Penyesuaian sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diperpanjang sampai 4 Juni 2020 nanti. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Sulut Olly Dondokambey, 800/20.6390/Sekr-BKD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Sulut 800/20.6077/Sekr-BKD tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov Sulut. “Sistem kerja PNS Pemprov Sulut yang melaksanakan tugas kedinasan WFH diperpanjang sampai 4 Juni 2020. Akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. SE Gubernur Sulut inipun merupakan tindaklanjut Keputusan Presiden (Keppres) 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Naslonal dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 57/2020 tanggal 28 Mei 2020,” ungkapnya. Sementara terkait teknis pelaksanaan WFH, berpedoman pada Surat Edaran Gubernur 800/20.2571/Sekr-BKD, 29 April 2020 tentang tata cara tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi PNS untuk penyesuaian perhitungan TTP selama bencana Covid-19 di lingkungan Pemprov Sulut. Dirinya mengatakan, telah meneken SE tersebut. “Iya saya sudah teken SE penyesuaian sistem kerja bagi ASN Pemprov Sulut. Itu adalah bagian dari usaha pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 di daerah. Jadi semua panduan bekerja PNS, mengacu dari SE tersebut,” terangnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut Femmy Suluh mengatakan, dalam SE tersebut terdapat beberapa hal antara lain masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal. “Ini juga akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Selama melaksanakan tugas di rumah agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan berkumpul, jalan-jalan, liburan atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang sangat penting. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan setiap perangkat daerah wajib mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya. Suluh juga mengatakan, khusus untuk jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dapat disampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan tanggung-jawab bagi seluruh tenaga kesehatan yang sudah menjadi garda terdepan dalam Penanganan Covid-19. “Juga diharapkan agar tetap selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan sumberdaya yang memadai terjamin ketersediaannya, termasuk pengalaman dan alat kesehatan,” bebernya. Dalam SE tersebut juga ungkap Suluh, terdapat poin dimana Kepala Dinas Kesehatan Daerah menetapkan mekanisme dan sistem kerja, baik bagi PNS dan THL yang bertugas di Kantor Dinas Kesehatan Daerah dan di rumah sakit daerah. Sehingga pencegahan penyebaran dan penanganan terhadap orang yang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien yang terindikasi suspect positif Covid-19 dapat teratasi dengan balk. “Dukungan inovasi dalam bentuk informasi teknologi digital atau konsultasi pelayanan medis secara online serta beroperasi selama 24 jam dalam rangka untuk pencegahan dan pengendalian epidemi Covid-19 antara tenaga kesehatan dan pasien dalam penatalaksanaan medis sehingga masyarakat tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan konsultasi terkait Covid 19,” ujarnya. Pakar pemerintahan Dr Stefanus Sampe mengatakan, perpanjangan WFH harus terus dilakukan evaluasi. Jangan sampai amanat Undang-Undang (UU) terkait pelayanan publik pada masyarakat terabaikan atau tidak terlaksana. “Jangan sampai pelayanan itu berhenti. Evaluasi itu harus dilakukan secara rutin. Dan pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa, perputaran APBD yang notabennya harus Kembali kerakyat, dapat benar terjadi. Serapan harus bisa dilakukan secara maksimal dalam masa pandemik ini,” tandasnya. (ewa/gel) Editor : Clavel Lukas