WakiranMANADOPOST.ID—Pertemuan yang melibatkan banyak orang belum jadi anjuran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah tetap mengingatkan untuk memanfaatkan video conference. Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran, Selasa (23/6) kemarin mengatakan, Work From Home (WFH) dan kebijakan lain masih diterapkan. "Saat ini terobosan dan inovasi dari pemerintah sangat dibutuhkan. Itu hal wajib. Pemerintah diminta memanfaatkan plat from video conference dalam berbagai kegiatan. Kan kalau melalui video conference, tidak mengurangi makna. Pesan tetap tersampaikan," ujarnya. Wakiran menguraikan, untuk wilayah kerja Sulut, semua pemerintah daerah diwajibkan memanfaatkan video conference dalam berbagai kegiatan. "Semua pembahasan itu memang dimintakan pusat melalui video conference. Itu bagian dari protokol pencegahan Covid-19. Semua kegiatan rapat memanfaatkan teknologi informasi. Karena pertemuan tatap muka masih perlu dikurangi," jelasnya. Pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi merupakan tuntutan semua elemen. "Kalau urusan pemerintahan, video conference menjadi solusi. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi orang di sekitar kira. Sehingga mawas diri sangat penting. Untuk kegiatan rapat-rapat sebaiknya gunakan teknologi informasi. Jangan secara langsung yang bisa menimbulkan suatu masalah," tuturnya. Akademisi Fispol Unsrat tersebut meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pelaku yang berhubungan dengan masyarakat, bisa menguasai teknologi informasi. "Kalau hanya rapat, video conference itu tidak mengurangi asas manfaat. Yang bahaya, jika seorang aparatur atau lembaga lain tidak tahu menggunakan teknologi ini. Semua pelayanan masyarakat harus bisa dilakukan maksimal tanpa mengurangi asas manfaat. Jika tidak memanfaatkan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) kita bisa tertinggal," kuncinya. (ewa/gel) Editor : Clavel Lukas