Liando: Sosialisasi Pilkada Wajib

Clavel Lukas • Dipublikasikan Senin, 13 Juli 2020 | 10:22 WIB
Ferry Liando
Ferry Liando
MANADOPOST.ID—Sosialisasi Pilkada wajib dilakukan. Sebab merupakan hak politik dari masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal itu diungkapkan pengamat politik Sulut Dr Ferry Daud Liando kepada Manado Post, kemarin. “Hak politik atas informasi itu, pertama, hak untuk mengetahui semua tahapan Pilkada serta peran apa saja yang melibatkan masyarakat. Kedua, hak untuk mengetahui visi misi calon. Sehingga dalam satu tahapan ada program kampanye. Visi misi calon adalah salah satu daya tarik pemilih untuk memilih calon mana yang diinginkannya,” ujarnya. “Ketiga, hak untuk mengetahui track record masing-masing calon. Keempat, hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana berpartisipasi dalam pilkada agar mereka terap sehat dan tidak tertular Covid-19,” katanya. Lanjut Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat ini, dari sisi calon kepala daerah, sosialisasi ini penting karena mereka berhak meyakinkan publik dengan program-program lewat kampanye politik. Sehingga wajib bagi KPU untuk intens melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun memfasilitasi semua pasangan calon untuk berkampanye. “Walaupun untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ada tantangan bagi KPU untuk melakukan sosialisasi ataupun oleh pasangan calon yang akan berkampanye. Sebab ada larangan yang diatur pemerintah untuk mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Mestinya itu dapat dilakukan namun meski dilengkapi dengan alat pelindung diri baik oleh calon, tim sukses, maupun masyarakat. Hal itu telah diamanatkan oleh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 saat kondisi bencana non-alam,” jelasnya. Ketua Minat Tata Kelola Pemilu PSP Pascasarjana Unsrat ini juga menekankan, dalam PKPU itu, mengatur adanya sanksi bagi seluruh pihak, baik penyelenggara, pasangan calon, tim kampanye, dan lainnya, yang tidak mengenakan masker selama tahapan Pilkada. “Namun demikian akan bermasalah dari sisi efisiensi. Tidak mungkin KPU sanggup memenuhi semua kebutuhan itu. KPU bisa saja mengantisipasi lewat sosialisasi dengan cara pertemuan tidak langsing lewat virtual. Namun kendalanya tidak semua masyarakat memiliki fasilitas gadget ataupun internet. Tentu hal-hal ini akan menjadi kendala baik oleh KPU maupun oleh calon dalam melakukan sosialisasi ataupun kampanye. Untuk itu, dalam waktu dekat, wajib bagi KPU untuk segera menyosialisasikan aturan terbaru yakni PKPU 6 tahun 2020 mengenai Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19,” pungkas tenaga ahli Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri ini. (can) Editor : Clavel Lukas
sosialisasi Pilkada