OD Jamin Dana Pilkada Sulut

Clavel Lukas • Dipublikasikan Sabtu, 18 Juli 2020 | 10:50 WIB
Olly Dondokambey
Olly Dondokambey
MANADOPOST.ID—Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan siap menjalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19. Kesigapan itu ditegaskan Gubernur Olly Dondokambey di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, kemarin. OD memastikan anggaran Pilkada 9 Desember mendatang, sudah siap. Diketahui, Pilkada serentak di Sulut akan dilaksanakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pibup) di empat kabupaten dan tiga kota. Di antaranya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Utara (Minut). Serta Kota Manado, Bitung dan Tomohon. “Terkait kesiapan Pilkada serentak ini, saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah menandatangani NPHD. Tadi (kemarin, red) sudah dilaporkan Ketua Bawaslu dan KPU, semua sudah siap. Kalau provinsi dilaporkan sudah hampir 42 persen ditransfer tapi rata-rata juga semua hampir 40 persen ditransfer,” beber OD dalam rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur. Diakuinya, dana belum bisa ditransfer 100 persen karena kas daerah per tanggal 12 Juli lalu, tinggal Rp247 miliar. “Kalau nda salah. Kalau kita transfer semua dana Pilkada, langsung tidak ada cadangan. Jangan takut kita nggak transfer KPU sama Bawaslu, tapi tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” sambung dia. Dia menjamin pemerintah daerah bersama TNI dan Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak. “Saya kira juga kita melaporkan di Sulut, kerjasama aparat keamanan dengan baik sehingga ada hal-hal dan isu-isu yang cepat dapat ditangani dengan baik oleh Pak Kapolda dan jajaran TNI, Polri dan pemerintah daerah. Sehingga bekerjasama sangat baik juga dengan FKUB, tokoh adat, insan pers dan BKSAUA. Banyak hal yang cepat kita bisa tutupi, kalau ada isu-isu yang tidak baik di Sulut. Jadi saya kira situasi kondisi ini kalau kita Pilkada kita berjalan dengan baik,” ungkap orang nomor satu di Sulut itu. Disamping itu, OD yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut menjelaskan upaya GTC-19 menangani pandemi Covid-19. “Selanjutnya sedikit saya melaporkan tentang penanganan Covid-19. Agar masyarakat juga merasa aman dalam Pilkada ini. Karena penanganan Covid-19 di Sulut menyangkut anggaran sesuai dengan edaran dari Menteri Keuangan RI untuk melakukan refocusing APBD kita di tahun anggaran 2020, keseluruhan total anggaran Covid-19 kita ada Rp191 miliar,” beber dia. Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk menangani sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. “Anggaran dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yaitu sektor kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Dari total sektor kesehatan kita menyiapkan Rp96 miliar, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp15 miliar dan khusus untuk penanganan kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp80 miliar lebih. Ini kita bagikan ke 270 ribu keluarga yang ada di Sulut, kita sinergikan dengan laporan daerah dan laporan dari tokoh agama,” papar OD. “Jadi data lapangan yang kita cocokkan dengan data yang diberikan para pemimpin umat yang kita bagikan ini. Dari sektor kesehatan Rp96 miliar, kita mengelola empat rumah singgah. Tugas rumah singgah ini maksudnya rumah isolasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19. Saya sudah menganjurkan kepada kabupaten/kota juga. Kota Manado sudah menggunakan asrama haji, Kabupaten Sitaro juga sudah ada, Kabupaten Mitra sudah ada, Kota Bitung juga sudah ada dan Kota Tomohon,” sambungnya. Untuk itu, OD berharap dengan optimalnya penanganan Covid-19, Sulut dapat menerima kembali kunjungan dari wisatawan daerah lain. “Nah ini saya kira kalau kita bisa lakukan ini dengan baik, mudah-mudahan bulan depan, kita sudah bisa membuka diri terhadap kedatangan tamu-tamu kita dari luar. Karena protap yang kita inginkan ini bisa berjalan tetap di bandara tetap perlakukan yang datang kita langsung rapid test tetap kita berlakukan itu pun pembiayaan dari APBD provinsi. Agar masyarakat merasa nyaman dengan kedatangan orang-orang dari luar,” ungkapnya. Lanjut dia, GTC-19 Sulut akan menambah dua laboratorium untuk mempercepat pemeriksaan sampel sehingga tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya. “Saat ini kendala kita adalah Lab PCR. Kita melakukan setiap hari hanya bisa 200 orang di laboratorium. Padahal kita melakukan swab sama rapid test itu tiap hari hampir 1000 orang. Sehingga kalau ada yang reaktif kita langsung masukkan. Tapi dua minggu lagi rencananya peningkatanan dua laboratorium yang kita siapkan ini sudah bisa jalan karena ditambah dengan alat robotic sehingga bisa mencapai 400 sampai 600 orang. Sama juga penambahan dari lab yang ada di RS Kandou dan Unsrat. Juga nanti ada sumbangan satu PCR mobile. Nah mungkin, dua minggu lagi datang ke sini. Sehingga penanganan atau pengelompokan daerah-daerah yang harus kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya. Lebih jauh, Gubernur juga menerangkan pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19. “Harapan kita itu bisa berjalan semua dengan baik sehingga kita bisa membuka diri bagi tamu sehingga ekonomi di Sulut juga bisa berjalan. Karena salah satu yang terdampak ekonomi di Sulut menyangkut pariwisata. Saya kira pariwisata yang sudah mendorong pertumbuhan ekonomi kita hari ini drop, tapi kita Puji Tuhan karena semester pertama kemarin pertumbuhan kita masih 4,2 persen, nanti semester kedua ini pertumbuhan ekonomi kita secara resmi Agustus nanti, tanggal 4 atau tanggal 5. Jadi mudah-mudahan, ini bisa berjalan terus dengan kegiatan ekonomi bisa jalan. Sulut bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya. Sementara itu, usai menyimak penjelasan OD, Tito mengaku optimis pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan aman dan lancar. “Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik. Karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau yah ini, artinya anggarannya (NPHD, red) 100 persen. Itu sudah lima dari delapan kabupaten,” ujar mantan Kapolri itu. Mendagri meyakini, tiga daerah lain bisa segera menyusul secara bertahap mencairkan NPHD sebesar 100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing. “Yang lain belum 100 persen. Tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, di antaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” nilai dia. Pelaksanaan Pilkada yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. “Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN, khususnya penambahan TPS karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500 untuk mengurangi terjadinya kerumunan. Sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid-19 bagi penyelenggara, pemillih, maupun aparat keamanan,” bebernya. Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu, Mendagri mengharapkan dukungan dari masyarakat dan menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan Covid-19. “Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi,” harap dia. Sebelumnya, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh melaporkan tahapan Pilkada sudah dilakukan sejak 23 September 2019 sesuai peraturan KPU. "Tahapan pemilihan terpaksa dihentikan pada Maret, dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda. Kemudian, tahapan baru kita lanjutkan pada 15 Juli, belum lama ini. Kami memastikan pelaksanaan Pilkada bakal dilaksanakan sesuai peraturan yang ada," jelasnya sembari merinci danah hibah dari pemerintah daerah. Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda dalam kesempatan yang sama turut melaporkan dana hibah dari pemerintah daerah. Di satu sisi, Malonda memastikan pihaknya siap merancang strategi pengawasan dalam tahapan Pilkada. "Strategi pengawasan kami ada tiga, yakni pencegahan, melakukan sosialisasi, dan pemetaan kerawanan. Kita mengoptimalkan ini lewat media baik media mainstream atau media sosial," jelasnya. Adapun rakor Pilkada serentak 2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal. Selain itu, rakor juga diikuti Sekrov Sulut Edwin Silangen, forkopimda, bupati/wali kota, para ketua KPU dan Bawaslu kabupaten/kota. (cw-01/jen) Editor : Clavel Lukas
Sulut OD Mendagri Dana Pilkada