IlustrasiMANADOPOST.ID—Di masa Pilkada seperti ini, para calon atau kandidat pasti memiliki visi misi dan program kerja. Tidak sedikit yang hanya dipenuhi dengan janji manis yang pada kenyataannya sulit atau bahkan tidak bisa dikerjakan. Menurut pakar politik Sulut, Dr Ferry Daud Liando, berdasarkan pengalaman di Pilkada-pilkada sebelumnya, calon tidak semuanya bisa memenuhi janji dalam kampanye mereka. “Bahkan nyaris apa yang dijanjikan oleh masing-masing calon saat kampanye itu terbukti tidak dapat dipenuhinya ketika sedang menjabat. Sehingga sistem apapun yang dilakukan untuk memfasilitasi masing-masing pasangan calon untuk berkampanye pada pemilihan kepala daerah, maka hasilnya belum tentu akan berdampak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya kepada Manado Post, kemarin. Lanjut peneliti pada Electoral Research Institute (ERI) ini, ada beberapa sebab janji-janji itu sulit dipenuhi. Pertama, apa yang dijanjikan oleh pasangan calon sifatnya normatif. Artinya apa yang dijanjikan justru merupakan kewenangan yang harus dilakukan oleh siapa pun kepala daerahnya. Kedua, faktor motif masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu bukan karena dipengaruhi oleh janji-janji politik calon. Akan tetapi karena dipengaruhi oleh hadiah dari calon atau karena kesamaan identitas atau latar belakang. “Ketiga, program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat. Sehingga program yang disepakati dalam Perda RPJMD nyaris mubasir. Keempat, tak ada sanksi hukum bagi masing-masing kepala daerah jika janji politiknya tidak dia penuhi,” jelasnya. Kelima, tambah dosen Unsrat ini, para pemilih secara mayoritas masih berkarakter pragmatis. “Meski para pemimpinnya tidak memenuhi janji kampanye saat menjabat, tapi ketika pemimpin itu mencalonkan diri lagi pada periode selanjutnya namun kebanyakan masyarakat tetap memilihnya kembali. Sebab inilah yang menyebabkan masing-masing calon tidak serius meyakinkan pemilih dengan janji-janji politiknya,” pungkasnya. (can) Editor : Clavel Lukas