IlustrasiMANADO—Validasi data kembali menjadi momok dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Kali ini, subsidi gaji pekerja yang direncanakan akan disalurkan BPJS Ketenagakerjaan awal bulan depan, terancam tertunda. "Dari validasi, banyak yang tidak valid. Misalnya banyak perusahaan mengirimkan nomor rekening pekerja yang namanya ternyata berbeda dengan kepesertaan di BP Jamsostek," ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, kemarin. "Atau satu nomor rekening dipakai beberapa peserta. Bisa jadi pekerja ini tak punya rekening sehingga memakai nomor rekening orang lain,” sambungnya. Meski begitu, Agus memastikan pihaknya berupaya agar data calon penerima bantuan subsidi gaji Rp600.000 bisa segera diberikan kepada pemerintah, beberapa hari ke depan. Dia mengatakan, validasi dilakukan berlapis dengan sederet persyaratan, seperti data kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, nomor rekening, dan status upah. Berkaca dari proses validasi itu, lanjut Agus, peran aktif perusahaan dibutuhkan untuk memperlancar proses penyaluran bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan diminta aktif dan bergerak cepat. Hal ini karena beberapa pekerja yang data nomor rekening serta kepesertaannya tidak valid dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki dan divalidasi ulang agar penerima bantuan pemerintah lewat rekening ini bisa tepat sasaran. "Maka, mohon bantuan perusahaan untuk memfasilitasi mereka membuat nomor rekening,” ucap Agus. Proses validasi dilakukan tiga tahap untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran, bisa membantu pekerja meningkatkan daya beli, serta mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Dia mengungkapkan batas akhir waktu pengumpulan rekening hingga 31 Agustus 2020 dan akan terus dievaluasi. Setelah itu, lanjut Agus, presiden akan menyerahkan bantuan subsidi gaji tahap I ini secara simbolis, baik melalui tatap muka dan virtual. "Penyerahan data rekening akan kita sampaikan ke kemnaker secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pada minggu keempat Agustus 2020," terang Agus dikutip Kontan. Agus juga memastikan, dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan disalurkan kepada para pekerja non-BUMN dan non-ASN tersebut menggunakan anggaran negara, bukan dari dana kepesertaan milik pekerja. "Anggaran ini berasal dari pemerintah. Jadi, ini adalah dana dari pemerintah bukan dana peserta BP Jamsostek," ujar dia. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji. Penerima subsidi gaji ini akan menerima bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. "Sesuai arahan Bapak Presiden, BSU ini akan dikirimkan dalam waktu dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran," ujar Agus. BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan 13,6 juta nomor rekening pekerja dengan gaji bersih di bawah Rp5 juta per bulan, yang merupakan salah satu syarat penerima bantuan Rp600.000 untuk karyawan swasta. Total ada 15,7 juta peserta aktif BP Jamsostek yang ditargetkan sebagai calon penerima bantuan. Namun, baru 7,5 juta pekerja yang sudah tervalidasi dan siap menerima bantuan subsidi upah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut Erny Tumundo. Dia menjelaskan, syarat penerima subsidi adalah karyawan dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. "Sebagaimana dijelaskan BPJAMSOSTEK, program ini untuk pekerja yang tidak termasuk pegawai BUMN," jelasnya. Tumundo melanjutkan, saat ini BPJAMSOSTEK dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud. Melalui kantor cabang di seluruh Indonesia termasuk Sulut. "Pemerintah juga akan memvalidasi data yang disampaikan BPJAMSOSTEK. Tujuannya memastikan bantuan ini tepat sasaran," terang Tumundo. Masih kata Tumundo, syarat yang lain adalah pekerja penerima subsidi harus pekerja aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020. Dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. "Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya, sembari menambahkan, Subsidi gaji yang akan diberikan selama empat bulan ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan perekonomian pekerja beserta keluarganya yang karena Covid-19 berkurang pendapatannya atau terkena dampak Covid-19. BP JAMSOSTEK Manado mencatat, hingga Juni 2020 kepesertaan aktif tenaga kerja sektor formal sebanyak 252,070. Sedangkan di sektor informal 26,967 dan sektor jasa konstruksi 66,702 dan kepesertaan Pemberi Kerja Badan Usaha (PK/BU) sebanyak 11,988 peserta. Meski demikian, Kepala Bidang Kepesertaan BP JAMSOSTEK Cabang Manado Adisafah Curmacosasi, belum dapat menjelaskan potensi penerima BLT dari kepesertaan sebanyak tersebut. “Itu data peserta posisi sampai dengan Juni 2020. Terkait angka potensi penerima belum bisa kami berikan karena sedang diverifikasi lagi oleh Kemenaker,”katanya singkat. Pihaknya juga mendata kepesertaan pegawai non ASN pemda dan non ASN perangkat desa yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat, pegawai non aparatur sipil negara di Sulut sebanyak 26.575 peserta. Sedangkan kepesertaan non ASN untuk perangkat desa/RT-RW di Sulut sebanyak 15.891. Diketahui sat ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang mengumpulkan rekening sekaligus mendata karyawan swasta yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. (*) Editor : Tanya Rompas