OD Minta Ganti 191 M ke Sri Mulyani

Clavel Lukas • Dipublikasikan Selasa, 25 Agustus 2020 | 10:15 WIB
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaskan ke anggota dewan mengenai refocusing anggaran yang segera diganti oleh pusat, di sela paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaskan ke anggota dewan mengenai refocusing anggaran yang segera diganti oleh pusat, di sela paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
MANADOPOST.ID—Kedekatan Gubernur Olly Dondokambey (OD) dengan pemerintah pusat terus terlihat. Banyak mega proyek dan program-programm ‘langka’ mendarat di Sulawesi Utara (Sulut). Anggaran triliunan pun tak segan dikucurkan pusat untuk bumi Nyiur Melambai. Kembali kedekatan OD dengan ‘orang pusat’ terbukti. Anggaran refocusing akibat dampak Covid-19 yang menyentuh Rp 191 miliar bakal diganti pusat. Ini dibeberkan OD, disela paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan 2020, Senin (24/8) kemarin. “Memang kita habis 191 miliar untuk refocusing anggaran. Ini menyebabkan tak ada lagi program baru di APBDP. Karena 191 miliar ini kegiatan yang sudah dilaksanakan,” jelas OD. Namun politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, dia sudah melayangkan permintaan ke pusat dengan memanfaatkan perbaikan ekonomi nasional. “Bapenas sudah kirim surat ke Menkeu Sri Mulyani. Menkeu memberi respon. Saya ditanya apa yang kita butuhkan. Saya minta kembalikan 191 miliar itu,” urai Bendahara Umum PDI Perjuangan ini. Hanya saja, lanjut OD, anggaran ini dicairkan setelah pembahasan APBDP. “Ada catatan juga. Anggaran ini harus dipakai habis tahun 2020. Karena dana ini untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 2020,” tukasnua. Jadi, lanjut OD, semua pos anggaran yang terpotong bisa dikembalikan lagi. “Namun pemanfaatannya hanya bisa buat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tak boleh yang lain,” sebutnya. Mengenai mekanisme seperti apa, OD memberikan keleluasaan bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah didampingi SKPD terkait. Sebelumnya OD sudah menyampaikan jika target pendapatan 2020 tidak bisa dicapai. Menurutnya penyusunan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pandemi Covid-19. Sebagaimana arahan pemerintah pusat, ada Rp 191,5 miliar digeser. Ini bersumber dari perjalanan dinas, biaya rapat, belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, belanja non pperasional, dan beberapa kegiatan fisik ditunda pembayarannya pada 2021. “Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk berbagai hal penting. Yaitu penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Seluruh proses refocusing melibatkan kejaksaan dan BPKP. Tertuang dalam perjanjian Kerjasama,” jelasnya. Dirinya mengajak DPRD Sulut mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19. “Banyak hal yang memang harus kita lakukan di Sulut. Ini perlu dukungan dari seluruh anggota DPRD. Karena kita tidak menyangka situasi kondisi seperti ini, tapi kalau kita mendapat bantuan dari pusat dalam membuka sektor-sektor perekonomian baru, saya yakin dan percaya harapan kita Sulut lebih baik dan lebih hebat kedepan bisa terwujud,” imbuhnya. Diketahui, dalam KUA-PPAS APBD Perubahan pendapatan Rp 3,7 triliun. Sedangkan belanja Rp 4,2 triliun.(cw-02/gel) Editor : Clavel Lukas
Anggaran OD Sri Mulyani