PhotoMANADOPOST.ID—Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (8/10) kemarin kedatangan ‘tamu’. Mereka adalah ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang. Menyuarakan aspirasi mengenai penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI beberapa hari lalu. Para pendemo yang dikawal ratusan polisi itu, diterima oleh sejumlah anggota dan pimpinan DPRD. Bahkan ketika hujan deras turun, pendemo tak mundur. Mereka terus berteriak menyampaikan aspirasi. Hal yang sama dilakukan legislator DPRD Sulut. Tampak Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok dan anggota Komisi IV Melky J Pangemanan basah kuyup. Menemui dan menenangkan mahasiswa. Lombok mengatakan, ada beberapa poin rekomendasi yang mereka terima namun tidak sempat dibacakan karena situasi sudah panas. "Kami akan bawa dan kawal rekomendasi ini. Karena kami sudah diperintahkan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, baik tokoh pemuda, mahasiswa dan seluruh orang yang mau berdiskusi dengan kami," ucapnya. Lanjutnya, apa yang terjadi saat ini hal positif berdasarkan perundang-undangan. Dimana semua orang berhak menyuarakan dan mengemukakan pendapat. “Kami menghargai itu sebagai negara demokrasi. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dalam hal ini Aliansi mahasiswa di Sulut yang telah menyuarakan apa yang menjadi bagian dari masyarakat yang termarjinalkan. Kami dari DPRD Provinsi Sulut sendiri bangga terhadap apa yang dilakukan mahasiswa tapi kami mengimbau tidak terjadi upaya anarkisme. Kami berharap dan berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga demo boleh berjalan dengan baik dan berakhir dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diserahkan,” urainya. Lombok menyayangkan aksi represif yang terjadi di Unima. “Ini yang sangat kami sayangkan. Kami berharap ini dijelaskan pihak aparat, apa yang sedang terjadi dan apa protap yang digunakan di Unima. Sehingga tadi berefek terhadap apa yang dilakukan mahasiswa. Seolah-olah tidak ada kepercayaan mahasiswa terhadap apa yang kita lakukan disini. Tapi yakinilah apa yang kita lakukan di sini adalah upaya yang dilakukan bersama dengan mahasiswa," ujarnya. Bagi Fraksi Demokrat sendiri, menolak tegas apa yang disahkan dalam UU Cipta Kerja. “Ketua umum kami memohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena kami kekurangan kursi didalam memperjuangkan penolakan UU Cipta. Kami akan membuka ruang dan memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk memberikan masukan yang terbaik untuk UU Cipta Kerja. Jika ada upaya-upaya hukum, tentunya Demokrat akan mendampingi dan bersama, walaupun itu misalnya hak konstitusi dari masyarakat. Ini yang menjadi poin-poin besar kami, kiranya apa yang dilakukan sekarang ini diberkati Tuhan Yang Maha Esa," tukasnya. Senada disampaikan MJP. "Saya akan mengawal aspirasi ini di pusat bersama rekan kerja lainnya. Agar bisa dilihat poin mana yang akan dikawal, sehingga bisa berdampak positif bagi mahasiswa dan buruh di Sulut," tandasnya.(gel) Editor : Clavel Lukas