Keterangan pers Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotamobagu, Selasa (15/4).MANADO—Bawaslu Sulut memperjelas mengenai aturan politik uang. Yang berkaitan dengan pemberian calon pada peserta kampanye. Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan dalam aturan ada soal tindak pidana pemilihan. “Yakni dilarang memberikan uang atau materi lainnya. Sebenarnya ada pengkhususan. Kalau dalam bentuk bahan kampanye, maka tidak masuk. Nah bahan kampanye banyak. Ada kaos dan lain-lain. Tapi maksimalnya seharga 60 ribu. Bagi Bawaslu kalau tak masuk bahan kampanye dalam PKPU 4 2017 diubah dalam PKPU 11 2020, 1 rupiah pun yang dikasih, politik uang,” tegas Malonda. Di PKPU lanjut Malonda, menyebutkan di setiap pertemuan kampanye dapat diberikan biaya makan, minum, dan biaya transport tapi tidak dalam bentuk uang. “Besarannya sesuai standar daerah. Sekali lagi tidak dalam bentuk uang. Teman-teman KPU yang akan merumuskan besarannya,” jelasnya. Lebih jauh diuraikan Malonda, makanan harus dalam bentuk makanan. Begitu juga minuman. “Lalu transport dalam bentuk apa? Silakan artikan. Paling penting tidak menyerahkan uang. Karena kalau menyerahkan uang masuk dalam pelanggaran,” tukasnya. Ada ketentuan tindak pidana jika ditemui. “Kalau masif bisa dilaporkan hingga pembatalan calon,” kuncinya. Diketahui sebelumnya salah satu komisioner KPU Sulut pada wartawan sempat salah menjelaskan mengenai masalah ini. Yang kemudian disebut komsioner KPU Sulut sebagai ‘uang transport’. Yang bisa diuangkan. Namun belakangan, dijelaskan jika hal tersebut keliru.(gel) Editor : Tanya Rompas