Ilustrasi (KASN)MANADO- Wkwkwkwkwkw. ASN Boltim tak perlu takut gertakan Sehan Landjar bakal “mengiris-iris” tatkala kembali menjabat pada 6 Desember mendatang. Pasalnya, negara telah mengompongkan taring kepala daerah yang mencalonkan diri di Pilkada 9 Desember. Kepada wartawan, akademisi Unsrat Toar Palilingan SH MH menunjuk Pasal 71 ayat 2 UU 10/2016 tentang Pilkada. “Aturan ini menyebutkan kepala daerah dilarang melakukan mutasi enam bulan sebelum masa penetapan calon sampai akhir masa jabatan,” kata Toar seraya menyebut sanksi pidana bagi kepala daerah yang melanggar satu bulan penjara atau denda Rp600.000 hingga Rp6.000.000. Ia menambahkan, 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada tidak boleh merombak kabinet. “Saya pikir pak bupati hanya bergurau. Karena beliau paham dengan aturan ini,” katanya. Lagipula, lanjut Toar, untuk ASN sudah ada pengawasan terkait netralitas. Sekadar referensi, Pemerintah RI mewanti-wanti ASN agar profesional dalam melayani masyarakat. ASN digaji negara, bukan kepala daerah. Bahkan, sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman netralitas pegawai ASN dalam Pilkada serentak 2020. SKB ini ditandatangani MenPAN & RB Tjahyo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi ASN RI Agus Pramusinto, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana dan Ketua Bawaslu RI Abhan.(*) Editor : Tanya Rompas