DPRD Kawal Kasus Siswa IPDN yang Dikeluarkan

Clavel Lukas • Dipublikasikan Rabu, 6 Januari 2021 | 09:00 WIB
Maximilaian Jonas Lomban
Maximilaian Jonas Lomban
MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (5/1) kemarin, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan siswa IPDN didampingi orangtuanya, terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan siswa dari Sulut dikeluarkan. RDP yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen ini menghasilkan rekomendasi jika ada kemungkinan para siswa ini mem-PTUN-kan putusan Rektor IPDN. Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu pada wartawan usai RDP mengatakan, DPRD siap mengawal aspirasi dari masyarakat ini. “Dalam rapat ini, kita juga mengusulkan memanggil pelapor yang ternyata bukan korban,” sebut politikus PDI Perjuangan ini. Dia melanjutkan, di RDP tersebut pun ikut mencuat mengenai langkah ke PTUN untuk memprotes keputusan Rektor IPDN. “Tentu kami akan siap mengawal. Kami sudah dengar kronologis dari para siswa ini,” tukasnya. Sementara Silangen saat dikonfirmasi menjelaskan, ada tujuh orang yang disangkakan melakukan penganiayaan berat. Enam dikeluarkan dan satu diberi sanksi turun kelas. “Kita mencari konfirmasi mengenai apa yang disampaikan IPDN tentang kronologis kejadian dan dikonfrotasi dengan anak-anak ini. Apakah betul yang disampaikan IPDN, dengan yang dituduhkan pada mereka. Tadi mereka jujur, yang sebenarnya bercanda. Apalagi teman-teman satu daerah,” ujar Silangen. Dia menilai tak ada motif melakukan kekerasan dari para pelaku. “Karena sanksi ini keputusan kelembagaan, kita masih ada upaya, lewat pemerintah daerah disampaikan ke rektor pertimbangan sanksi ini. Apakah turun kelas, itu langkah terakhir. Kalau tidak, kita harus buktikan kebenarannya. Apakah benar atau adil, lewat langkah hukum,” urainya.(gel) Editor : Clavel Lukas
RDP IPDN DPRD