`Dikuliti` BPK, OD Minta Daerah Kooperatif

Clavel Lukas • Dipublikasikan Selasa, 26 Januari 2021 | 11:31 WIB
Olly Dondokambey
Olly Dondokambey
MANADOPOST.ID—Entry meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran (TA) 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) bergulir. Pemeriksaan tersebut, bakal dilakukan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan 15 kabupaten/kota. "Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan utang. Pemeriksaan ini juga menjadi penting, mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, hasil penilaian atas pemeriksaan BPK dijadikan parameter setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang dipercaya di lingkungannya," ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), Senin (25/1) kemarin. OD optimis lewat pemeriksaan interim LKPD hal-hal terkait tatakelola uang demi kesejahteraan masyarakat terkontrol. "Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerima negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemprov Sulut terus berupaya dan berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar, tepat, transparan, akuntabel, tertib, dan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan," tuturnya. OD mengharapkan, sinergitas yang telah tercipta antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga. Khususnya terkait tata kelola keuangan. "Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sulut tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas BPK melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,” tandasnya. “Saya mengharapkan kepala daerah, bupati, dan wali kota di Provinsi Sulut merespon dengan baik bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing," imbuhnya.(ewa/gel) Editor : Clavel Lukas
Pemprov opd BPD